Pematangsiantar, Kabarnasid - Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH MKn, didampingi Ketua TP PKK Ny. Liswati Wesly Silalahi serta pimpinan perbankan, secara simbolis menyerahkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM di Kota Pematangsiantar. Acara tersebut digelar dalam rangka puncak peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2025, bertempat di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsiantar pada Selasa (04/11/2025).
Program KUR yang disalurkan dalam acara bertema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” ini bersumber dari beberapa lembaga keuangan yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Sumut, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Dalam sambutannya, Wesly menyampaikan bahwa idealnya Bulan Inklusi Keuangan dilaksanakan pada bulan Oktober tiap tahun. Namun karena sejumlah pertimbangan, kegiatan tahun ini baru terlaksana pada awal November. Ia menekankan bahwa akses keuangan adalah hak dasar seluruh masyarakat dan memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan. Salah satu langkah dasar dari inklusi keuangan adalah kepemilikan rekening bank, yang kemudian membuka peluang untuk layanan keuangan lainnya seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun, dan investasi.
"Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2025 ini bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan yang signifikan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” ujar Wesly.
Kegiatan ini mencakup berbagai program, antara lain:
1. Kampanye dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya inklusi keuangan dan produk‑jasa keuangan yang tersedia.
2. Edukasi Keuangan: Meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pengelolaan keuangan dan penggunaan produk keuangan.
3. Promosi Produk Keuangan: Memberikan insentif seperti diskon, bonus, dan cashback guna mendorong masyarakat menggunakan produk keuangan.
Wesly juga menegaskan bahwa peringatan Bulan Inklusi Keuangan merupakan gerakan nasional yang bertujuan memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan formal. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar kampanye edukasi, melainkan memiliki makna besar untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri dan terlindung secara finansial.
Menanggapi perkembangan ekonomi digital yang pesat, Wesly mengakui bahwa masih terdapat tantangan berupa disparitas akses keuangan terutama di daerah — dimana banyak warga belum memiliki rekening bank, belum memahami produk investasi, atau bahkan terjerat pinjaman ilegal.
Oleh karena itu, pemerintah bersama industri jasa keuangan serta seluruh pemangku kepentingan berupaya menghapus batas‑batas tersebut melalui program TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Kota Pematangsiantar yang telah melaksanakan program antara lain: “Satu Rekening Satu Pelajar” (KEJAR); HIM – Hari Indonesia Menabung; One Villa One Agent (OVOA); agen inklusi keuangan syariah; dan edukasi pasar modal.
Wesly berharap inisiatif tersebut dapat memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat — terutama pelaku usaha, mahasiswa, kelompok wanita/organisasi, dan masyarakat umum sehingga dapat mendukung target stabilitas ekonomi makro sebesar 91 % pada tahun 2025 dan 98 % pada tahun 2045 yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2025‑2029. Ia menekankan bahwa peningkatan indeks inklusi keuangan (IKAD) memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Pematangsiantartermasuk aspek keuangan inklusif.
Menurut Wesly, inklusi keuangan berarti mendapatkan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan secara efektif dan berkelanjutan seperti perbankan, asuransi, investasi, fintech, dan lainnya. Untuk mencapai hal itu, literasi keuangan juga sangat penting agar masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.
Di akhir sambutannya, Wesly menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung program ini, khususnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara, Bursa Efek Indonesia, pihak perbankan dan lembaga non‑perbankan atas kontribusi mereka dalam mendukung target inklusi keuangan Kota Pematangsiantar menuju visi “Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras”.
Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Pematangsiantar, Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP, dalam laporannya menjelaskan bahwa inklusi keuangan menjadi salah satu dari 45 indikator utama pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan menuju 8 % sesuai dokumen RPJMN 2025‑2029, dan salah satu pendorong percepatan pertumbuhan daerah adalah peningkatan akses keuangan melalui IKAD dalam program kerja TPAKD Kota Pematangsiantar.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target inklusi keuangan nasional adalah 90 % pada 2025 dan 98 % pada 2045 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD 2025‑2045 dan RPJMN 2025‑2029.
Sari menambahkan bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan indikator IKAD diperlukan pemetaan kodifikasi dan nomenklatur sub‑kegiatan lintas urusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Untuk Kota Pematangsiantar telah dilakukan tagging sub‑kegiatan oleh Bappeda.
Lebih lanjut, Sari menjelaskan bahwa tujuan SNKI adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar individu maupun antar daerah. Sasarannya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah; kelompok pelajar, pemuda, mahasiswa, santri, perempuan, masyarakat di daerah 3T, pekerja migran, dan pelaku UMKM.
Ia juga memaparkan realisasi pencapaian TPAKD Kota Pematangsiantar dalam mendukung IKAD, antara lain:
1. Jumlah rekening pelajar meningkat 6 % (yoy) dari 1.921.610 rekening pada September 2024 menjadi 2.045.744 pada September 2025.
2. Jumlah agen Laku Pandai Syariah di Kota Pematangsiantar mencapai 30 agen, melebihi target awal yaitu 20 agen.
3. Jumlah SID (Single Investor Identification) meningkat sebesar 14,3 % di tahun 2025 dengan target awal 5 %.
4. Jumlah debitur KUR di Kota Pematangsiantar sebanyak 3.325 debitur dengan total penyaluran sekitar Rp.380,8 miliar, dengan sasaran pelaku UMKM sebanyak 21.979 binaan Diskopdag Pematangsiantar.
* Transaksi QRIS mengalami kenaikan 70,6 % (yoy) pada periode Januari–Agustus 2025 dengan nilai transaksi Rp.268,5 miliar, dibanding Januari–Agustus 2024 yang naik 46,7 % dengan nilai transaksi Rp183 miliar.
* Realisasi penerima bantuan ketenagakerjaan pekerja rentan tahun 2025 sebanyak 6 orang senilai Rp60 juta.
Kegiatan ini diikuti oleh 112 peserta, diantaranya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, TP PKK, IPEMI, BKMT, Persit KCK, Bhayangkari dan lain‑lain.
Acara juga meliputi penyerahan KUR secara simbolis oleh Wali Kota Wesly, Ketua TP PKK Ny. Liswati, dan pimpinan perbankan; penyerahan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan serta penyerahan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hadir dalam acara tersebut Forkopimda Kota Pematangsiantar, pimpinan perbankan, Staf Ahli Bidang Pembangunan Drs. Happy Oikumenis Daely, pimpinan OPD dan lainnya. (sumber ; Diskominfo)
