Pematangsiantar – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Pematangsiantar menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III DPRD, Selasa (14/4/2026).
Dalam pemandangan umum yang disampaikan, Fraksi NasDem menegaskan bahwa LKPJ tidak sekadar kewajiban administratif, melainkan harus menjadi instrumen evaluasi yang objektif, transparan, dan akuntabel terhadap kinerja pemerintah daerah.
Melalui forum resmi tersebut, Fraksi NasDem mengajukan sejumlah pertanyaan strategis kepada Wali Kota Pematangsiantar, mulai dari capaian program hingga berbagai persoalan yang dinilai belum optimal.
Salah satu sorotan utama adalah belum maksimalnya pembenahan RSUD dr. Djasamen Saragih.
Fraksi NasDem menilai masyarakat masih lebih memilih berobat ke rumah sakit swasta dibandingkan fasilitas milik pemerintah.
Selain itu, revitalisasi Pasar Horas juga menjadi perhatian. Fraksi NasDem mempertanyakan kelanjutan pembangunan Gedung IV serta kepastian penyelesaian kondisi pasar yang hingga kini belum tuntas.
Tak hanya itu, persoalan kabel fiber optik yang semrawut di sejumlah ruas jalan turut disorot karena dinilai membahayakan keselamatan dan merusak estetika kota.
Fraksi NasDem meminta penjelasan terkait regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan penyedia jaringan.
Dalam sektor pendapatan daerah, Fraksi NasDem juga menyoroti pengelolaan parkir yang dinilai belum optimal.
Mereka mendorong agar pengelolaan dilakukan secara profesional, termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Isu sosial seperti peredaran narkoba juga menjadi perhatian serius. Fraksi NasDem meminta langkah konkret pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba, khususnya untuk melindungi generasi muda.
Di sisi lain, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pematangsiantar telah mencapai angka 81,17 persen, Fraksi NasDem menilai masih banyak masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial.
Hal ini dinilai perlu menjadi perhatian agar pembangunan benar-benar dirasakan secara merata.
Ketimpangan ekonomi juga menjadi sorotan. Meski angka kemiskinan menurun, rasio ketimpangan justru meningkat, yang menunjukkan belum meratanya distribusi pertumbuhan ekonomi.
Fraksi NasDem juga menyoroti kinerja PDAM Tirta Uli, terutama terkait distribusi air yang masih sering bermasalah meskipun kapasitas produksi dinilai mencukupi.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi NasDem berharap Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat memberikan jawaban yang komprehensif, terukur, dan solutif sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.[]
