Pematangsiantar — Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar resmi memperkuat komitmen layanan kesehatan semesta dengan menandatangani nota kesepakatan bersama BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar dr. Kiki Chrismar Marbun, AAK, di ruang kerja wali kota, Balai Kota Pematangsiantar, Senin (15/12/2025).
Nota kesepakatan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemko Pematangsiantar. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Kota Pematangsiantar.
Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Pematangsiantar, Hendra TP Simamora, SSTP, MSi, dalam laporannya menjelaskan bahwa optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membutuhkan tindak lanjut berupa pembagian kewenangan dan tanggung jawab kepada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaannya tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya dan dukungan anggaran, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyampaikan bahwa penyesuaian nota kesepakatan diperlukan seiring adanya perubahan target UHC Nasional Tahun 2026. Menurut Hendra, penandatanganan ini bertujuan membangun sinergi antarinstansi berdasarkan kewenangan, kompetensi, program, dan kegiatan yang saling mendukung.
“Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan JKN agar berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan sesuai prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar dr. Kiki Chrismar Marbun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wali Kota Wesly Silalahi beserta jajaran Pemko Pematangsiantar atas komitmen dan dukungan nyata terhadap program JKN.
Kiki mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Pematangsiantar saat ini telah melampaui 100 persen. Pembiayaannya bersumber dari berbagai skema, mulai dari APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Pematangsiantar, peserta mandiri, hingga perusahaan.
“Kami berterima kasih atas komitmen Bapak Wali Kota yang telah mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi capaian Kota Pematangsiantar yang telah meraih predikat UHC Prioritas serta menerima penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, beberapa waktu lalu. Bahkan, menurut Kiki, Kota Pematangsiantar dijadwalkan akan menerima UHC Award Nasional pada pertengahan 2026 yang akan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.
Meski demikian, Kiki menyebut masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian, di antaranya peningkatan keaktifan peserta, khususnya pekerja informal atau mandiri yang masih menunggak iuran. Selain itu, peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan juga menjadi fokus utama.
“Kami mohon dukungan Bapak Wali Kota untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, terutama di RSUD, agar layanan yang diberikan semakin optimal,” katanya. Ia menambahkan, wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar mencakup Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Samosir, dengan Kota Pematangsiantar dinilai paling progresif dan memiliki komitmen kerja sama terkuat.
Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan dan pertukaran cenderamata antara Pemko Pematangsiantar dan BPJS Kesehatan.
Mengutip Diskominfo Pematangsiantar, dalam kegiatan tersebut turut hadir ; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan, SE, MM; Staf Ahli Bidang Pemerintahan Desa Happy Oikumenis Daely; Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis, SH; Plt Kepala Dinas Kesehatan Urat Hatoguan Simanjuntak, SKM, MKes; Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serta Ulina Girsang, SM; Kabag Hukum Edi Sutrisno, SH; serta Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
