Dairi, Kabarnas.id – Konflik antara masyarakat yang menolak dan mendukung aktivitas PT Gruti memuncak pada Rabu (12/11/2025), ketika unjuk rasa dilaksanakan di depan kantor Polres Dairi dan berakhir ricuh. Untuk menghindari eskalasi lebih lanjut, pihak Pemerintah Kabupaten Dairi (Pemkab Dairi) menggelar pertemuan dan mediasi pada Kamis (13/11/2025) di Ruang Rapat Bupati guna membahas tindak lanjut dan solusi bersama.
Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, serta dihadiri oleh unsur Forkopimda’, Kapolres AKBP Otniel Siahaan, perwakilan Dandim 0206 Dairi, yakni M. Tambunan, Kasi Intel Kejari, Wakil Ketua DPRD, Wanseptember Situmorang, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga terkait.
Dalam pertemuan itu, berbagai aspirasi dan keluhan dari masyarakat — baik yang mendukung maupun yang menolak PT Gruti dikumpulkan. Kepala desa, tokoh agama, anggota DPRD dan aparat keamanan semuanya diberi ruang untuk menyampaikan pandangan mereka. Wakil Bupati Sagala meminta seluruh pihak tetap tenang, menghormati aturan dalam menyampaikan aspirasi, dan menghindari tindakan anarkis agar konflik tidak berlarut.
"Kami dari pemerintah tidak tinggal diam. Pertemuan ini adalah langkah bersama mencari solusi terbaik. Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Aspirasi boleh disampaikan, namun ada tata-tertib yang harus dijalankan agar tidak berujung anarkisme dan konflik. Kami berharap warga Dairi khususnya di Desa Parbuluan VI tidak terpengaruh isu yang dibungkus narasi pengrusakan dan perambahan kawasan hutan, yang bisa jadi ditunggangi kelompok tertentu namun akhirnya masyarakatlah yang dirugikan," ujar Sagala.
“Saya mengajak kita semua menyelesaikan masalah ini bersama, demi agar aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Mari kita wujudkan kampung yang aman dan damai kembali,” ucap Wabup.
Kapolres Otniel Siahaan menyampaikan pesan senada: semua pihak yang sedang berkonflik diimbau untuk kembali guyub dan tidak terpecah. Ia juga mengingatkan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik, seperti prinsip *mangalahat horbo* dan nilai-nilai adat lainnya sebagai jalan pulih.
“Jadi, mari segera kita selesaikan persoalan ini. Begitu solusi terbaik ditemukan, langsung kita jalankan secara nyata,” tegas Kapolres.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Wanseptember Situmorang menegaskan bahwa pihak pro dan kontra PT Gruti wajib duduk bersama dalam satu forum. Ia juga menyoroti pentingnya peran tokoh agama sebagai mediator yang sangat sentral dalam rangka meredakan konflik agar tidak berkepanjangan.
Mengutip Diskominfo Dairi, turut hadir dalam mediasi tersebut antara lain Asisten Pemerintahan Agel Siregar, Kepala Kesbangpol Hotmaida Butar‐butar, Kepala Dinas PMD Simon Tonny Malau, Kabag Hukum Arjun Nainggolan, Kabag Tapem Juliawan Rajagukguk, Camat Parbuluan Landong Napitu, serta sejumlah anggota DPRD seperti Hendra Sinaga, Joel Simanullang, Batara Sinaga, Jogia Simarmata, Halim Lumban Batu, Abdul Gafur Simatupang. Dari unsur masyarakat hadir Kepala Desa Parbuluan VI, Parasian Nadeak, tokoh agama Pastor Paroki Simallopuk, dan beberapa warga.
