Medan-Anggota DPRD Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, kembali menegaskan seruannya kepada pemerintah agar bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga merusak lingkungan di wilayah Sumatera Utara. Ia menilai, kerusakan ekologis yang kian nyata bukan lagi sekadar isu, tetapi telah berubah menjadi bencana kemanusiaan yang menelan korban dan merusak kehidupan masyarakat.
Menurut Berkat, pemerintah pusat tak boleh lagi bersikap pasif. Negara, katanya, harus mengambil kebijakan strategis dan keputusan cepat, termasuk menghentikan operasional perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Ia menyoroti sejumlah perusahaan seperti TPL, PT Gruti, PT Teluk Nauli, dan pihak-pihak lain yang selama ini menikmati keuntungan besar dari izin pengelolaan hutan.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata. Perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan izin pengelolaan hutan untuk merusaknya harus dihentikan,” ujar Berkat dalam sebuah video yang dipublikasikan melalui akun Facebook-nya, Jumat (28/11/2025).
Ia menekankan bahwa rangkaian bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir seharusnya menjadi alarm keras tentang betapa parahnya kondisi hutan di Sumatera Utara. Perambahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, menurutnya, sudah terbukti melalui kehancuran ekologis yang memicu banjir, longsor, dan gelondongan kayu yang terseret dan menghantam permukiman warga.
“Ini adalah bukti kuat bahwa hutan kita telah dirambah. Aspirasi masyarakat yang selama ini dianggap angin lalu harusnya menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Berkat juga menyoroti bagaimana laporan masyarakat kerap diabaikan. “Ketika ratusan laporan masyarakat dianggap hoaks, ketika ribuan suara rakyat yang melaporkan pengerusakan lingkungan dan penyerobotan lahan oleh mafia diabaikan, kini alam sendiri yang membuka semuanya,” ujarnya. Ia menyebut bagaimana ribuan kayu gelondongan yang menghancurkan Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan daerah lain menjadi bukti telanjang bahwa kerusakan itu nyata, bukan rekayasa.
Di akhir pernyataannya, Berkat menyerukan solidaritas publik sekaligus mendesak pemerintah di semua tingkatan untuk berpihak kepada rakyat.
“Berpihaklah kepada korban yang kehilangan nyawa, rumah, ayah, dan ibu. Saatnya kita bersatu melawan para perusak lingkungan. Sumatera Utara ini milik kita semua bukan milik mereka yang menjadikan alam sebagai ladang keuntungan pribadi.”(*)
