Pontianak – Kecukupan gizi menjadi fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di masa depan.
Menyadari hal tersebut, pemerintah bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi seimbang.
Kegiatan sosialisasi program MBG berlangsung di Weng Coffee, Jalan Moh. Sohor, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, pada Minggu, (20 /4/2025).
Acara yang dimulai pukul 07.30 WIB ini dihadiri oleh lebih dari 300 warga setempat, mencerminkan antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
Dengan mengusung tema "Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia", kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Gunalan, Staf Promosi dan Edukasi Gizi Rahma Dewi Auliyasari, serta Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Arif Joni Prasetyo.
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi, khususnya bagi anak-anak, lansia, dan ibu hamil, yang kerap menghadapi keterbatasan akses gizi.
“Program ini merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat dari sisi pemenuhan gizi, yang merupakan hak dasar setiap warga negara,” ujar Alifudin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah mencegah stunting dan gizi buruk sejak dini—mulai dari masa kehamilan hingga usia pertumbuhan anak.
Selain itu, program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan yang aman dan bergizi.
Alifudin menegaskan bahwa kualitas dan keberlanjutan program harus menjadi prioritas utama.
“Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang disalurkan sesuai dengan standar gizi seimbang serta tepat sasaran.
Evaluasi dan pengawasan secara ketat juga mutlak diperlukan agar program ini benar-benar efektif dalam mengatasi permasalahan gizi buruk,” katanya.
Ia juga mendorong kolaborasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat lokal, guna memperkuat pengawasan partisipatif terhadap pangan yang didistribusikan.
“Kami ingin memastikan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah berjalan harmonis. Harapannya, program ini tidak hanya menjadi solusi sementara, namun juga mampu mengubah pola konsumsi masyarakat ke arah yang lebih sehat dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI di bidang kesehatan, Alifudin menegaskan komitmennya untuk terus memantau pelaksanaan program ini secara langsung di lapangan hingga tujuan akhirnya tercapai.
“Program MBG diharapkan menjadi titik awal dari gerakan nasional membangun generasi yang sehat, tangguh, dan produktif, demi menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045,” tutupnya.(Charles)
