Wabup Dairi Sampaikan Nota Pengantar Ranperda KUA-PPAS APBD 2026 di DPRD

By Parlindungan - Wednesday, 12 November 2025
Wahyu Daniel Sagala saat  menyampaikan nota pengantar Bupati tentang KUA-PPAS APBD Tahun 2026 (foto; Diskominfo)
Wahyu Daniel Sagala saat menyampaikan nota pengantar Bupati tentang KUA-PPAS APBD Tahun 2026 (foto; Diskominfo)

Dairi, Kabarnas.id – Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, menyampaikan nota pengantar Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026. 

Penyampaian ini berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Dairi di ruang paripurna kantor DPRD setempat, Rabu (12/11/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sabam Sibarani bersama Wakil Ketua DPRD Wanseptember, dan dihadiri para asisten, staf ahli, serta pimpinan perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Wabup Wahyu menyampaikan harapan agar seluruh Ranperda serta rancangan KUA-PPAS APBD 2026 dapat segera dibahas dan disempurnakan bersama DPRD. Hal ini dimaksudkan agar peraturan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami berharap pembahasan ini dapat dijadwalkan segera sehingga dalam waktu dekat Ranperda bisa ditetapkan menjadi Perda yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Wabup.

Lebih lanjut, Wahyu menekankan pentingnya sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kerja sama yang baik menjadi kunci untuk mewujudkan visi pembangunan daerah dan menjadikan Dairi lebih tangguh.

Mengutip Diskominfo Dairi, dalam paparannya terkait Perubahan APBD 2025, Wabup menjelaskan bahwa penyempurnaan anggaran difokuskan pada kebijakan strategis untuk menangani isu prioritas, seperti peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Dairi.

Dengan penyampaian nota pengantar ini, Pemkab Dairi menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.