Jakarta- Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampaknya harus bersabar lebih lama untuk merasakan kenaikan gaji.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah belum bisa memastikan adanya penyesuaian gaji aparatur negara pada tahun 2026.
Menurutnya, ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih diprioritaskan untuk mendanai delapan agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk gaji (PNS), kami akan melihat fiscal space tahun 2026 yang mayoritas diarahkan ke program-program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Senin (18/8/2025).
Selain soal gaji, pemerintah juga belum memastikan adanya rekrutmen atau penambahan formasi PNS.
Sri Mulyani menegaskan, keputusan terkait hal ini masih perlu dikoordinasikan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
“Penambahan formasi akan sangat tergantung pada kebutuhan kementerian/lembaga, termasuk di daerah. Namun, kapasitas fiskal tetap menjadi pertimbangan utama. Untuk rekrutmen, kami belum melakukan exercise lebih jauh,” katanya.
Belanja Negara 2026 Naik, Fokus ke Agenda Prioritas
Tahun depan, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.
Kenaikan signifikan terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang naik 17,5 persen menjadi Rp 1.498,3 triliun. Adapun belanja non-K/L dipatok Rp 1.638,2 triliun, meningkat 18 persen.
Sebagian besar alokasi ini diarahkan untuk mendanai 8 agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni:
1.Ketahanan pangan – Rp 164,4 triliun untuk cetak sawah baru, subsidi pupuk tepat sasaran, bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah.
2.Ketahanan energi – Rp 402,4 triliun untuk memperkuat pasokan energi nasional.
3.Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Rp 335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
4.Pendidikan – Rp 757,8 triliun untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional.
5.Kesehatan – Rp 244 triliun untuk fasilitas, layanan, dan program kesehatan rakyat.
6.Ekonomi rakyat – Penguatan melalui 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
7.Pertahanan semesta – Modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, serta peningkatan kesejahteraan prajurit.
8.Percepatan investasi dan perdagangan global – Mendorong daya saing dan konektivitas Indonesia di kancah internasional.
Kesimpulan
Dengan fokus anggaran pada delapan program besar tersebut, pemerintah menilai kenaikan gaji PNS masih harus ditunda.
Meski begitu, pemerintah menegaskan tetap akan menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal.[]
