Tapanuli Utara — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar pertemuan tindak lanjut menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian penyaluran serta dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU 15.224.048 Sipahutar. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (23/1/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Kanit II Ekonomi Satreskrim Polres Tapanuli Utara, perwakilan Dinas Pertanian, serta Manajer SPBU 15.224.048 Sipahutar.
Agenda utama pertemuan adalah mendengarkan klarifikasi pihak SPBU serta menghimpun masukan dari instansi terkait sebagai upaya penguatan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya bagi sektor pertanian agar distribusi berjalan sesuai ketentuan.
Berdasarkan hasil pembahasan, ditegaskan bahwa petugas SPBU tidak melayani pengisian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tanpa Surat Rekomendasi resmi. Konsumen yang membutuhkan BBM bersubsidi diarahkan untuk terlebih dahulu mengurus Surat Rekomendasi melalui Dinas Pertanian. Selain itu, disepakati bahwa petugas SPBU tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apa pun terkait pengisian BBM bersubsidi menggunakan jerigen.
Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga akan terus melakukan sosialisasi kepada para petani mengenai prosedur dan persyaratan pengurusan Surat Rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kebutuhan pertanian.
Sebagai bagian dari penataan distribusi, Surat Rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi petani di Kecamatan Sipahutar, Pangaribuan, dan Garoga diarahkan untuk melakukan pengisian di SPBU 15.224.048 Sipahutar.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap, melalui langkah-langkah tersebut, penyaluran BBM bersubsidi dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para petani.
