Medan- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung integrasi dan validasi data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program prioritas nasional.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, ST., M.Eng, yang didampingi Kepala Bappelitbangda Tapanuli Utara, Kristina Nahampun, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan di Hotel Santika Medan, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Mayjen Heri Wiranto.
Rakor dihadiri oleh para wakil kepala daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, BPS, dan lembaga lainnya se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Deni Lumbantoruan menyampaikan pandangan daerah mengenai pemanfaatan data kependudukan untuk pelaksanaan program bantuan sosial dan pembangunan daerah.
“Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap korelasi antara bantuan sosial dan produktivitas masyarakat. Bantuan yang tidak terarah bisa menurunkan semangat kerja sebagian penerima,” ucap Deni tegas.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Tapanuli Utara telah meluncurkan inovasi “TAPASAHAT” (Tapanuli Utara Peduli Aduan Bansos dan Kesehatan Terpadu) yang memanfaatkan WhatsApp dan Google Form sebagai kanal pengaduan masyarakat penerima bantuan sosial seperti PKH dan program lainnya.
“Melalui TAPASAHAT, masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan terkait penyaluran bantuan sosial. Ini upaya kami memastikan bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Deni juga menekankan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan dan penghapusan ego sektoral untuk menciptakan data kependudukan yang lebih akurat dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami berharap koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah semakin kuat agar data penerima manfaat valid dan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Kemenkopolhukam Mayjen Heri Wiranto menegaskan pentingnya pengelolaan data kependudukan yang akurat di tengah efisiensi keuangan negara.
“Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, termasuk Sumatera Utara sebagai provinsi dengan jumlah penduduk tinggi. Data yang valid menjadi kunci keberhasilan program pemerintah,” katanya.
Ia juga menyoroti bonus demografi Sumatera Utara, di mana generasi milenial mencapai 25,8 persen dan generasi Z sebesar 27,9 persen, yang perlu dioptimalkan melalui kebijakan berbasis data.
Rakor ini menghadirkan lima narasumber utama dari Kemendagri, BPS RI, Kemensos RI, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Dinas PMD dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemkab Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola data kependudukan dan memastikan setiap program pembangunan didasarkan pada data yang valid, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.(Loksa Situmeang)
