SIANTAR - Anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Metro Bodyart Hutagalung, S.H., menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui sosialisasi produk hukum daerah di Jalan Rakutta Sembiring, Gang Tenang, Kota Pematangsiantar, Kamis (04/11/2025).
Mengenai Ranperda insentif tenaga pendidik non formal bidang keagamaan, beliau menjelaskan bahwa mekanisme pemberian insentif tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota untuk menegaskan tata cara dan besarannya.
"Sebagai orang yang sah dianggap sebagai tenaga pendidik non formal, poin pentingnya adalah harus memiliki surat penugasan dari rumah ibadah masing-masing," ujarnya.
Lebih lanjut, tutur beliau, Pemerintah Kota akan berkoordinasi antar-lintas agama, seperti HKBP atau HKI, untuk menetapkan kuota insentif per denominasi. Beliau menambahkan bahwa masukan terkait jadwal kegiatan, seperti guru Sekolah Minggu yang hanya aktif di hari besar, akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan berikutnya.
Di sisi lain, beliau juga menyarankan strategi penting terkait penggunaan kartu kesehatan gratis (BPJS). Berdasarkan informasi yang diterima, kartu yang tidak digunakan selama enam bulan dianggap tidak prioritas dan berisiko dinonaktifkan oleh kementerian.
"Kita menyiasati ini, kalau Bapak Ibu pemilik kartu gratis, berobat lah. Kalaupun ringan-ringan, tidak mau dimakan pun obatnya tidak apa-apa," ujar anggota fraksi Demokrat tersebut.
Sebelum mengikuti acara, beliau menyerap aspirasi lain terkait perbaikan fasilitas umum, seperti usulan renovasi lapangan futsal/voli.
“Ini sangat positif dan menjadi masukan bagi kami,” tambahnya.
Beliau berjanji akan menindaklanjuti usulan perbaikan tersebut ke Dinas Pariwisata agar anggaran dapat dialokasikan untuk renovasi dan perbaikan fasilitas seperti lapangan, jaring-jaring, dan pencahayaan pada tahun anggaran berikutnya. Beliau menekankan bahwa tugasnya sebagai legislatif adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing.
