Jakarta– Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (4/7/2025) sore.
Kehadiran Maman berkaitan dengan polemik yang menyeret nama istrinya, Agustina Hastarini, dalam surat perjalanan dinas bertajuk kunjungan budaya ke sejumlah negara Eropa.
Pantauan di lokasi, Maman tiba pukul 15.00 WIB dengan mengenakan batik cokelat dan mengendarai mobil Toyota Alphard berpelat RI 27.Ia langsung menuju ke dalam gedung Merah Putih untuk bertemu salah satu deputi KPK.
“Kehadiran saya ke KPK atas inisiatif pribadi. Saya datang dalam kapasitas sebagai Menteri UMKM dan ini bentuk pertanggungjawaban saya kepada bangsa dan negara,” ujar Maman kepada wartawan di lobi Gedung KPK.
Serahkan Dokumen Klarifikasi
Maman menyatakan telah membawa sejumlah dokumen penting guna meluruskan informasi yang beredar luas di publik. Ia menyebut dokumen tersebut berkaitan langsung dengan rencana keberangkatan istrinya ke Eropa.
“Saya berinisiatif sendiri ingin menyerahkan beberapa dokumen untuk menuntaskan polemik isu yang berkembang terhadap diri saya dan keluarga,” katanya.
Ia juga meminta waktu kepada awak media untuk menyampaikan penjelasan lebih lanjut usai pertemuannya dengan pihak KPK.
“Tolong kasih saya waktu sedikit, nanti saya akan jelaskan setelah menyerahkan dokumen dan berbicara langsung dengan deputi KPK,” ucapnya menambahi.
Polemik Surat Dinas Istri Menteri
Kehadiran Maman ke KPK tidak lepas dari mencuatnya sebuah surat resmi berkop Kementerian UMKM yang tersebar di media sosial.
Dalam surat itu, tercantum nama Agustina Hastarini, istri Maman, sebagai peserta kunjungan budaya ke enam negara Eropa dan Turki.
Perjalanan itu dijadwalkan berlangsung dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025, dengan tujuan kota-kota seperti Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan.
Surat tersebut juga mencantumkan permohonan pendampingan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di masing-masing negara.
Dokumen itu ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, dan memicu perdebatan publik terkait penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau keluarga pejabat.
Langkah Transparan dan Akuntabel
Langkah Maman untuk mendatangi KPK secara sukarela dinilai sebagai upaya membangun transparansi dan akuntabilitas publik, terlebih di tengah sorotan masyarakat terhadap etika pejabat negara.
“Saya tidak ingin ada asumsi liar. Saya hadir di sini bukan karena dipanggil, tapi karena ingin bertanggung jawab secara terbuka,” tutur Maman mengakhiri.[]
