Usai OTT Proyek Jalan di Sumut, KPK Bakal Panggil Gubernur Bobby

By Parlindungan - Sunday, 29 June 2025
KPK tetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi infrastruktur di Sumut
KPK tetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi infrastruktur di Sumut

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik pada Kamis malam (26/6/2025). OTT itu menjerat lima tersangka, termasuk pejabat tinggi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut.

“Kami tidak menutup kemungkinan akan memanggil siapa pun yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus ini, termasuk Gubernur Sumatera Utara,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Sabtu (28/6).

OTT Ungkap Proyek Jalan Bernilai Ratusan Miliar

Dari OTT tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, salah satunya adalah TOP, Kepala Dinas PUPR Sumut. Selain itu, dua pejabat UPTD dan dua pimpinan perusahaan kontraktor juga ikut terseret. Proyek-proyek yang diduga menjadi ladang korupsi ini memiliki nilai total mencapai Rp231,8 miliar, tersebar dalam kurun waktu tiga tahun anggaran tahun 2023 hingga 2025.

Sejumlah barang bukti, seperti dokumen proyek dan alat komunikasi, telah diamankan penyidik. Proyek yang disorot antara lain preservasi dan rehabilitasi jalan lintas Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI, yang diduga menjadi sumber praktik suap dan pengaturan tender.

Penyidikan Libatkan PPATK, Aliran Dana Ditelusuri

Dalam upaya mengungkap jaringan dan aliran dana hasil dugaan suap, KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Asep menyatakan bahwa KPK akan menelusuri semua pihak yang diduga menerima manfaat dari tindak pidana ini.

“Kami tidak akan tebang pilih. Kalau hasil penelusuran menunjukkan adanya aliran dana ke pejabat lain, termasuk kepala daerah, tentu akan kami minta keterangan,” tegas Asep. Ia juga menambahkan bahwa prinsip penegakan hukum tetap akan dijalankan secara objektif.

Bobby Nasution Berpotensi Diperiksa

Ketika ditanya lebih lanjut soal kemungkinan keterlibatan Gubernur Sumut, Asep menjawab diplomatis, namun tidak menutup kemungkinan pemanggilan. “Kalau dari proses ini mengarah ke sana, tentu kami akan lakukan pemeriksaan. Tunggu saja proses penyidikan,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemprov Sumut atau Gubernur Bobby Nasution terkait potensi pemanggilan tersebut.(*)