Humbang Hasundutan, Sumut — Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Sumatera Utara yang mendapat perhatian khusus Pemerintah Pusat akibat dampak parah bencana banjir dan longsor.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi melalui Video Conference (Vidcon) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rabu, 21 Januari 2026.
Selain Humbang Hasundutan, kabupaten/kota lain yang terdampak cukup parah adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar penanganan pasca bencana dilakukan segera dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 dikembalikan setara dengan TKD 2025 setelah efisiensi. Presiden juga menyetujui agar Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak mengalami pemotongan TKD.
Khusus untuk Kabupaten Humbang Hasundutan, TKD 2026 mengalami efisiensi dibandingkan anggaran 2025. Dengan arahan pemerintah pusat, TKD tersebut akan dikembalikan atau disesuaikan setara dengan TKD 2025 setelah efisiensi, sehingga mendukung pemulihan pasca bencana.
Rapat koordinasi diikuti langsung oleh Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, bersama Sekda Chiristison R. Marbun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Kepala BPKPD Resva Panjaitan, Kepala BPBD Bernard Simamora, Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol, Kepala Dinas PKP Anggiat Simanullang, Kepala Dinas Kominfo Adrianus Mahulae, serta staf terkait.
Langkah ini diharapkan mempercepat penanganan pasca bencana di Humbang Hasundutan dan memastikan pemulihan infrastruktur serta layanan publik dapat segera terlaksana.
