Medan – Polemik tunjangan rumah dinas anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp40 juta per bulan memantik gelombang kritik masyarakat.
Menyikapi sorotan publik tersebut, Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan pihaknya terbuka untuk melakukan revisi anggaran.
“Saya sampaikan kemarin, kalau ada yang perlu direvisi kami dari Provinsi Sumatera Utara siap. Nanti kita diskusikan dengan DPR. Kalau memang aspirasi masyarakat menghendaki dikurangi, tentu akan kita lakukan,” kata Bobby tegas, Rabu (10/9/2025).
Anggaran Berdasarkan Apresial
Menurut Bobby, nominal Rp40 juta tersebut bukan hasil kesepakatan semata, melainkan angka yang muncul dari proses apresial, yakni taksiran nilai rumah yang layak bagi anggota DPRD.
“Angka itu merupakan hasil apresial. Di tingkat provinsi dasar hukumnya Pergub, sementara di kabupaten/kota melalui Perwal atau Perbub. Jadi ini bukan keputusan sepihak, tetapi melalui mekanisme resmi,” ucap menantu Presiden ke-7 RI itu.
Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa penganggaran ini tidak serta-merta kesepakatan DPRD dan Pemprov Sumut. Namun, jika masyarakat menilai angka itu terlalu besar, pemerintah siap meninjau ulang.
“Nanti kita bisa sampaikan bagaimana mekanisme apresial itu, atau bahkan mengubah titiknya. Tapi semua tentu melalui prosedur,” tuturnya menambahi.
Siap Dibahas dengan DPRD
Bobby mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua DPRD Sumut, Erni Eriyanti Sitorus.
Ia menegaskan, Pemprov Sumut siap membicarakan kembali tunjangan tersebut bersama DPRD.
“Tadi kami sampaikan ke DPR, ke Ibu Ketua. Kalau memang harus direvisi, mau dikurangi, Pemprov siap membahas itu,” kata Bobby mengakhiri.[]
