Jakarta – Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Center of Economic and Law Studies/Celios) melayangkan delapan tuntutan ekonomi kepada pemerintah setelah gelombang demonstrasi meluas di berbagai daerah.
Salah satu poin paling mencolok adalah desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan.
Tuntutan tersebut diunggah Celios melalui akun Instagram resminya, @celios_id, pada Rabu (3/9/2025).
Menurut Celios, kebijakan pemerintah belakangan ini semakin menjauh dari kepentingan rakyat kecil dan lebih condong kepada elit politik serta oligarki.
Delapan Tuntutan Ekonomi Celios
1.Pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
2.Pembatalan kenaikan tunjangan DPR. Celios juga mendorong penetapan gaji tunggal anggota DPR maksimal tiga kali upah minimum Jakarta serta pembentukan komite remunerasi independen untuk pejabat negara.
3.Penerapan pajak kekayaan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
4.Revisi menyeluruh regulasi perpajakan. Celios meminta pembatalan kenaikan tarif pajak yang membebani masyarakat dan menurunkan PPn menjadi 8 persen.
5.Pemangkasan anggaran Polri serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara. Dana dialihkan ke subsidi langsung bagi rakyat miskin.
6.Restrukturisasi utang negara dan penghentian utang baru.
7.Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat CEO Danantara.
8.Penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan negara, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan food estate.
Kritik terhadap Arah Kebijakan Pemerintah
Ekonom Celios, Nailul Huda, menegaskan bahwa tuntutan tersebut bertujuan mengarahkan kebijakan pemerintah agar lebih berpihak pada rakyat miskin, bukan pada elit atau oligarki.
“Jika pemerintah berani mengambil langkah yang pro-rakyat, kepercayaan publik akan meningkat. Itu akan menjadi sinyal positif bagi investor, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih sehat,” ujarnya.
Celios menilai, momentum ini krusial bagi pemerintahan baru untuk memperbaiki arah kebijakan ekonomi agar tidak sekadar menguntungkan kelompok tertentu.[]
