JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) 107 SPPG Polri di seluruh Indonesia, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan tersebut dipusatkan di SPPG Polri Palmerah, menandai penguatan komitmen pemerintah dalam memperluas layanan pemenuhan gizi nasional dan memperkokoh sistem ketahanan pangan.
Sebanyak 1.072 SPPG resmi beroperasi untuk mendukung distribusi dan pelayanan gizi kepada masyarakat. Selain itu, 18 gudang ketahanan pangan turut diresmikan sebagai bagian dari infrastruktur pendukung stabilitas pasokan pangan nasional. Di saat yang sama, 107 SPPG Polri memulai tahap pembangunan sebagai wujud keterlibatan aktif institusi kepolisian dalam program strategis negara.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemenuhan gizi dan ketahanan pangan bukan sekadar program sosial, melainkan fondasi utama keberlangsungan peradaban bangsa. Menurutnya, kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh kecukupan gizi sejak dini.
Program Makan Bergizi (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah disebut telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Jumlah ini kira-kira setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan setiap hari. Atau sepuluh kali penduduk Singapura setiap hari. Bahkan dua kali Malaysia setiap hari,” ujar Presiden menekankan skala capaian program tersebut.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas inisiatif membangun dan mengelola SPPG. Keterlibatan Polri dinilai sebagai bentuk kepedulian strategis terhadap isu gizi dan ketahanan pangan yang menyangkut masa depan bangsa.
Dengan bertambahnya ribuan SPPG dan gudang pangan, pemerintah menargetkan distribusi makanan bergizi semakin merata dan terorganisasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan institusi negara diharapkan mampu mempercepat penanganan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas pangan nasional.
Langkah besar ini menjadi sinyal kuat bahwa agenda pemenuhan gizi dan ketahanan pangan kini ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih sehat dan tangguh.
