Anggaran Pendidikan Aman! Teddy Indra Wijaya Tegaskan Tak Ada Program Dipangkas Meski Ada MBG

By Parlindungan - Friday, 27 February 2026
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat memberikan keterangan pers di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat memberikan keterangan pers di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Isu pengurangan anggaran pendidikan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak benar.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat memberikan keterangan pers di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026).

“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya tetap berjalan, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Pendekatannya kini lebih detail dan fokus kepada siswa, sekolah, serta guru,” ujar Teddy.

Program Pendidikan Berjalan dan Justru Diperkuat

Teddy memastikan, seluruh program strategis pendidikan dari periode sebelumnya tetap berlanjut tanpa ada yang dihentikan. Bahkan, sejumlah program diperluas cakupannya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Beberapa program unggulan yang tetap berjalan antara lain:

1.Kartu Indonesia Pintar (KIP)

2.Program Indonesia Pintar (PIP)

Menurut Teddy, keberlanjutan program-program tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah konsisten menjaga akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Faktanya, tidak ada satu pun program strategis pendidikan yang dihentikan. Semuanya tetap berjalan dan bahkan ditambah,” ucapnya.

Sekolah Rakyat: Solusi bagi Anak Putus Sekolah

Selain mempertahankan program lama, pemerintah juga menghadirkan terobosan baru melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Program ini menyasar anak-anak yang tidak bersekolah, putus sekolah, atau belum pernah mengenyam pendidikan formal. Mereka tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga fasilitas pendukung yang komprehensif.

Fasilitas yang diberikan meliputi:

1.Asrama atau penginapan

2.Pendidikan formal

3.Makan bergizi

4.Jaminan kesehatan

Dalam satu tahun terakhir, tercatat hampir 16.000 hingga 20.000 siswa telah tertampung di 166 Sekolah Rakyat. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 100 sekolah baru.

16 Ribu Sekolah Direvitalisasi, Anggaran Rp17 Triliun

Tak hanya membangun sekolah baru, pemerintah juga mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah. Hingga 2025, sekitar 16 ribu sekolah telah direnovasi dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Ke depan, pemerintah juga menyiapkan pengembangan:

1.Sekolah Garuda

2.Sekolah terintegrasi

3.Pembangunan kampus-kampus baru

Seluruhnya masih dalam tahap berjalan dan menjadi bagian dari agenda besar transformasi pendidikan nasional.

Digitalisasi Pendidikan: 280 Ribu TV untuk Sekolah

Dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi, pemerintah turut menyalurkan televisi digital ke sekolah-sekolah di berbagai wilayah. Hingga 2025, sebanyak 280.000 unit TV telah didistribusikan.

Kebijakan ini bertujuan memperluas akses materi pembelajaran digital, terutama bagi sekolah di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan sarana teknologi.

MBG Bukan Pengganti, Melainkan Pelengkap Pendidikan

Pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah pengganti anggaran pendidikan. Sebaliknya, program ini menjadi pelengkap dalam membangun generasi unggul.

Strategi pembangunan sumber daya manusia dilakukan secara terpadu melalui:

1.Pemenuhan gizi anak

2.Pemerataan akses pendidikan

3.Peningkatan kualitas pembelajaran

4.Penguatan infrastruktur sekolah

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Komitmen ini menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama, sejalan dengan visi besar pembangunan nasional yang berkelanjutan. (sumber ; BPMI Setpres)