Jakarta- Dalam upaya memperkuat pengelolaan sumber daya alam strategis demi kemakmuran rakyat, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga menjabat sebagai "Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN)", memimpin rapat penting lintas kementerian terkait perbaikan tata kelola industri pertambangan timah nasional. Rapat ini digelar pada Kamis (11/9/2025) di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Fokus utama diskusi tertuju pada penataan ulang sistem pengelolaan pertambangan timah, khususnya dalam menghadapi tantangan serius berupa penambangan ilegal yang merajalela di berbagai daerah penghasil timah.
Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam harus dikelola negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Dalam rapat tersebut, perwakilan dari PT Timah Tbk menyampaikan laporan situasi terkini yang menggambarkan semakin masifnya aktivitas penambangan liar. Praktik ilegal ini telah menyebabkan penurunan produksi resmi dan menimbulkan berbagai masalah lingkungan serta sosial di daerah tambang.
Sebagai respons terhadap kondisi ini, PT Timah Tbk mengusulkan serangkaian langkah strategis untuk menghadapi tantangan tersebut, mulai dari:
1.Penertiban penambangan ilegal secara sistematis dan terpadu;
2.Penguatan sistem tata kelola industri timah nasional;
3.Peningkatan transparansi dalam distribusi hasil tambang; dan
4.Sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Forum strategis ini menghasilkan rekomendasi komprehensif yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Rekomendasi tersebut diformulasikan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sebagai bagian dari pendekatan holistik untuk membenahi tata kelola pertambangan nasional.
Tujuan utama dari hasil rapat ini meliputi:
Mendorong hilirisasi industri pertimahan; Meningkatkan nilai tambah komoditas tambang; Membangun kemandirian sektor mineral nasional; Memastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Langkah strategis ini juga sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia sebagai negara yang mandiri di bidang industri strategis, khususnya dalam sektor pertambangan dan energi. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak ekonomi nasional, sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya alam di tengah persaingan global yang semakin ketat.
"Penataan ulang tata kelola pertambangan timah adalah bagian dari upaya membangun fondasi pertahanan ekonomi nasional yang kuat,” ujar Menhan Sjafrie dalam rapat tersebut, mengutip laman Kemenhan RI.
Sebagai salah satu penghasil timah terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam menguasai pasar global. Namun potensi ini akan sia-sia jika tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang tegas, transparan, dan terkoordinasi dengan baik antara pemerintah, BUMN, dan aparat penegak hukum.
Langkah-langkah konkret yang dirumuskan dalam rapat ini diharapkan dapat segera diterapkan, untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri pertambangan timah global, sekaligus menjamin keadilan ekonomi bagi masyarakat di wilayah tambang. (sumber: Kemenhan)
