Menteri Pertahanan dan Panglima Tinjau Markas Yonif TP 835/Samota Yudha Bhakti

By Parlindungan - Saturday, 18 October 2025
Menteri Pertahanan didampingi Panglima TNI saat meninjau markas sementara Yonif TP 835/Samota Yudha Bhakti (foto : Kemenhan)
Menteri Pertahanan didampingi Panglima TNI saat meninjau markas sementara Yonif TP 835/Samota Yudha Bhakti (foto : Kemenhan)

Sumbawa, Kabar­na.id — Dalam sebuah langkah strategis yang penuh makna kebersamaan lintas lembaga, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan resmi ke markas sementara Yonif TP 835/Samota Yudha Bhakti (Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 835) yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa pada hari Sabtu (18/10/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun postur pertahanan yang selaras dengan percepatan pembangunan daerah, sekaligus mendorong sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Satuan Yonif TP 835/SYB di Kabupaten Sumbawa bukan sekadar sebagai satuan pertahanan biasa. Berdasarkan catatan resmi, batalyon ini adalah satuan baru di wilayah NTB, yang dibentuk untuk melaksanakan misi ganda: menjaga kedaulatan negara dan memberdayakan masyarakat melalui program ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan layanan kesehatan.

Saat kunjungan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa konsep batalyon teritorial pembangunan (TP) adalah jawaban konkret terhadap tantangan zaman di mana pertahanan bukan hanya soal kekuatan senjata, melainkan juga kesiapan sosial‑ekonomi yang kuat. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, “Yonif TP … bukan hanya mahir menembak, tetapi juga bisa berfungsi sebagai satuan pertanian, medis, atau konstruksi sesuai kebutuhan.” 

Gubernur Iqbal dan jajaran Pemprov NTB menyambut baik kunjungan tersebut karena hadirnya batalyon ini di Sumbawa dipandang sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan lebih dari 488 prajurit yang telah tiba dan diterima secara resmi dalam upacara di Pelabuhan Badas beberapa waktu lalu, satuan ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan sekaligus mendorong program pemberdayaan di desa‑desa sekitar. 

Kegiatan di lokasi kunjungan meliputi pengecekan fasilitas markas sementara, paparan rencana program pembangunan satuan termasuk lahan pertanian dan peternakan, serta dialog antara pimpinan TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Suasana penuh antusias terlihat saat para pihak membahas bagaimana satuan tersebut dapat “turun ke lapangan” membantu petani dan nelayan dalam mengoptimalkan potensi lokal, sekaligus menjaga wilayah dari ancaman eksternal atau gangguan stabilitas.

Salah satu aspek yang mendapat sorotan adalah "ketahanan pangan". Yonif TP 835/SYB dirancang untuk tidak hanya menjadi pasukan tempur, tetapi juga memiliki kompi­‑kompi khusus yang mendukung kegiatan seperti pertanian, peternakan, perikanan dan pelayanan medis bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan perubahan paradigma bahwa pertahanan modern mencakup kesejahteraan rakyat.

Mengtip laman Kemenhan, keberadaan satuan teritorial pembangunan ini juga dianggap sebagai **fondasi kokoh untuk pertahanan semesta** — di mana TNI, pemerintah, dan rakyat bersinergi dalam menjaga kedaulatan sekaligus memajukan kesejahteraan bersama. Dengan membumikan program‐program pembangunan dan kemasyarakatan ke unit militer yang secara operasional ditempatkan di wilayah strategis seperti Sumbawa, diharapkan lahir generasi baru yang tangguh militer‐nya, namun juga kuat secara sosial dan ekonomi.

Kunjungan ini pun menegaskan kepada publik bahwa pembangunan pertahanan bukanlah urusan tertutup, namun bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Sinergi, kolaborasi, dan keterbukaan antar‐instansi serta masyarakat menjadi kunci sukses menciptakan wilayah yang aman sekaligus sejahtera.

Dengan demikian, momen Sabtu (18/10) di Sumbawa bukan sekadar peninjauan markas, tetapi simbol komitmen nyata bahwa pertahanan dan pembangunan berjalan beriringan. Pemerintah dan TNI bersama lokal komunitas bergerak satu arah: memperkuat kedaulatan sekaligus mengangkat potensi daerah — dari lahan peternakan hingga fasilitas kesehatan  menuju visi wilayah yang aman, mandiri, dan makmur.