Wairjenau Pimpin Exit–Entry Meeting BPK: TNI AU Mantapkan Akuntabilitas Menuju LK UO TA 2025

By Parlindungan - Thursday, 20 November 2025
Marsda TNI Easter Hariyanto saat memimpin  "exit meeting" pemeriksaan BPK diruang rapat Itjenau, Mabesau (foto; Dispen AU)
Marsda TNI Easter Hariyanto saat memimpin "exit meeting" pemeriksaan BPK diruang rapat Itjenau, Mabesau (foto; Dispen AU)

Jakarta, Kabarnas.id - Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara (Wairjenau) Marsda TNI Easter Hariyanto memimpin pelaksanaan "exit meeting" pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sekaligus membuka "entry meeting" pemeriksaan interim Laporan Keuangan Unit Organisasi (UO) TNI AU Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Itjenau, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (20/11/2025).

Dalam sambutan tertulis Irjenau Marsdya TNI Dr. Arif Mustofa, M.M., CGRE., yang dibacakan Wairjenau, disampaikan apresiasi atas proses pemeriksaan yang telah dilaksanakan BPK. Ia menegaskan bahwa berbagai rekomendasi dari BPK menjadi pedoman penting untuk meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus mencegah peluang terjadinya penyimpangan.

Rangkaian pemeriksaan mencakup audit kepatuhan BLU pada 30 Juli–9 Oktober 2025, dilanjutkan evaluasi kinerja amunisi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista pada 8 Oktober–6 November 2025. Irjenau menekankan seluruh temuan, termasuk yang bersifat minor, akan dijadikan bahan evaluasi guna mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi.

Mengutip Dispen AU, pada kesempatan tersebut, Irjenau juga menyampaikan selamat datang kepada Direktur PKN VIII A BPK RI, Dr. Edy Witono, S.E., M.M., Ak., CSFA., CertDA., CIISA, ERMAP., beserta tim yang akan melaksanakan pemeriksaan interim Laporan Keuangan UO TNI AU TA 2025. Audit ini dipandang sebagai bagian dari fungsi manajemen untuk memastikan program berjalan sesuai aturan dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.

Irjenau turut mengingatkan bahwa Laporan Keuangan Kemhan dan TNI—including TNI AU—berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2018. Karenanya, seluruh satuan kerja diminta terus menjaga konsistensi, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Menutup sambutannya, Irjenau mengimbau seluruh satuan terkait agar menyediakan dokumen yang dibutuhkan tim BPK RI secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan ini turut dihadiri para Asisten Kasau, Kaskoopsudnas, Wadankodiklatau, Kapuskesau, para Kadis di lingkungan Mabesau, serta para pejabat Itjenau. Sementara itu, Gubernur AAU dan sejumlah pejabat TNI AU lainnya mengikuti acara secara daring.