Medan, Kabarnas.id - Dalam rangka memperkuat langkah pengendalian inflasi di daerah, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual pada Selasa (16/9/2025). Rakor ini berlangsung di Ruang Kerja Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Sekjen Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga beras yang masih terjadi secara nasional, termasuk di 93 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Utara, tiga daerah mencatatkan lonjakan harga, yakni:
1.Kabupaten Nias Barat;
2.Kabupaten Pakpak Bharat;
3.Kota Binjai.
Tomsi meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan intervensi pasar, salah satunya dengan menyalurkan beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) secara lebih merata.
"Saya minta pemda segera ambil langkah konkret. Penyebaran beras SPHP harus lebih luas dan tepat sasaran. Stok kita banyak, jangan sampai terlambat disalurkan ke masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tomsi juga meminta Bulog untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, agar beras SPHP bisa menjangkau seluruh pelosok kabupaten dan kota yang terdampak kenaikan harga. Menurutnya, dengan ketersediaan stok yang cukup, tidak seharusnya masyarakat kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog, Epi Sulandri, mengungkapkan bahwa Bulog telah mengambil berbagai langkah untuk merespons situasi tersebut.
"Kami sudah membentuk tim khusus untuk memantau kondisi harga di lapangan. Beras SPHP disalurkan melalui berbagai saluran, mulai dari pengecer di pasar rakyat hingga ritel modern,” ujarnya.
Epi juga menambahkan bahwa pihaknya aktif berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar langkah-langkah pengendalian inflasi bisa berjalan lebih sinkron dan efektif.
Dengan adanya kolaborasi antara Pemprov Sumut, Bulog, dan pemerintah pusat, diharapkan masyarakat dapat segera merasakan dampak dari program pengendalian harga, khususnya dalam mengakses kebutuhan pokok seperti beras.
Program SPHP berperan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama di tengah tantangan global dan iklim yang berdampak pada sektor pertanian. Pemda Sumut diharapkan dapat memperkuat pendistribusian serta memastikan program tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. (sumber : Diskominfo Sumut)
