Jakarta – Ombudsman Perwakilan Jawa Barat mencatat sejumlah persoalan selama pelaksanaan tahap pertama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Tahap ini berlangsung pada 10–17 Juni 2025 dan mencakup jalur domisili, afirmasi, serta mutasi.
Kepala Ombudsman Jawa Barat, Dan Satriana, menyebut sebagian besar laporan masyarakat berisi keluhan teknis, seperti server pendaftaran yang sempat tidak bisa diakses, data pendaftar yang belum muncul di laman resmi hingga verifikasi yang belum selesai saat masa sanggah berakhir.
“Banyak orang tua yang mengeluh karena data anak mereka tidak bisa dimasukkan atau tidak diverifikasi tepat waktu,” kata Dan pada Rabu, (18 /6/ 2025).
Ombudsman menerima keluhan melalui saluran pengaduan resmi milik Pemprov Jabar dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
Dalam pemantauan lapangan, ditemukan pula sejumlah kejanggalan, seperti calon murid yang mengklaim alamat dekat sekolah padahal titik koordinatnya tidak sesuai, atau bahkan alamat yang digunakan bukan tempat tinggal asli.
“Ada alamat yang sama, namun digunakan oleh beberapa pendaftar, bahkan nomor rumah tidak ditemukan,” ujar Dan.
Meski begitu, Ombudsman mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Jawa Barat yang telah memperbaiki sejumlah kendala teknis secara bertahap, serta keterlibatan panitia sekolah dalam membantu proses pendaftaran.
Mereka juga menilai positif penyaluran langsung calon murid dari keluarga miskin ekstrem dalam program P3KE sebelum tahap pertama dimulai.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengakui adanya gangguan teknis dalam proses pendaftaran.
Ia menyebut hambatan tersebut bersifat lokal dan bukan sistemik.
“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan digital,” ujar Adi.[]
