Pematangsiantar - Seleksi JPT Pemko Siantar Masuk Tahap Assesment, Publik Soroti Kejanggalan
Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Panitia Nomor 004/PSNST-JPTP/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 yang ditandatangani Ketua Pansel Junaedi Antonius Sitanggang, kini telah memasuki tahap ke-7 dari 10 tahapan, yakni assessment test.
Namun, tahapan ini justru menjadi sorotan publik karena muncul dugaan sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi yang sedang berlangsung.
Sejumlah media juga sebelumnya menyoroti dugaan lemahnya verifikasi administrasi serta potensi pelanggaran sistem merit dalam seleksi jabatan tersebut.
Syarat Lima Tahun Pengalaman Diduga Tidak Sepenuhnya Dipenuhi
Dalam aturan panitia seleksi, khususnya BAB II persyaratan umum poin 6, peserta diwajibkan memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif minimal 5 (lima) tahun.
Selain itu, poin 14 juga mensyaratkan nilai SKP tahun 2024 dan 2025 minimal berkategori “baik”.
Namun, di lapangan muncul dugaan bahwa tidak semua peserta yang melaju memenuhi persyaratan tersebut secara penuh.
Baca Juga : Seleksi JPT Pemko Siantar Diuji! Dugaan Lemahnya Verifikasi Picu Krisis Kepercayaan Publik
Nama-Nama dengan Nilai Tertinggi Jadi Sorotan
Pansel telah mengumumkan hasil seleksi penulisan makalah untuk sejumlah jabatan strategis tersebut diantaranya;
Untuk posisi Inspektur Daerah, Heryanto Siddik meraih nilai tertinggi walaupun baru bertugas hanya beberapa bulan di instansi terkait, mengalahkan peserta lainnya yang sudah mengabdi puluhan tahun dan masih bertugas di instansi tersebut.
Sementara pada untuk posisi Kepala Dinas Pendidikan, Syaiful Rizal mencatatkan skor teratas walaupun diduga belum pernah bertugas di Dinas Pendidikan namun berhasil mengalahkan peserta lain yang basicnya guru, bahkan pernah kepala sekolah SMP kepala Sekolah SMA, pernah jadi pengawas, dan sekarang bertugas sebagai Sekretaris Disdik.
Dugaan Ketidaksesuaian SKP dan Dokumen
Sejumlah sumber internal menyebut terdapat dugaan ketidaksesuaian antara dokumen SKP dengan persyaratan yang ditetapkan.
Bahkan, muncul dugaan adanya dokumen yang tidak sepenuhnya valid namun tetap lolos dalam tahapan seleksi.
“Kalau syarat dasar saja diduga tidak terpenuhi, maka integritas proses ini patut dipertanyakan,” ungkap sumber internal.
Akademisi Soroti Integritas Sistem Merit
Peneliti dari PUSTAKA NOMMENSEN, Rindu Erwin Marpaung, menilai persoalan ini menyentuh aspek fundamental dalam tata kelola birokrasi.
“Kalau syarat dasar saja dipertanyakan tetapi proses terus dilanjutkan, maka yang rusak bukan hanya hasil seleksi, tetapi kepercayaan publik terhadap sistem merit,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tahapan assessment tidak boleh dijadikan alat untuk menutup persoalan di tahap awal.
“Assessment tidak boleh mengaburkan masalah di pintu masuk. Jika verifikasi awal bermasalah, hasil akhir akan selalu dipertanyakan,” katanya kepada Kabarnas.id Rabu 29 April 2026 sore.
Dugaan Kelemahan Verifikasi Berkas
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya kelonggaran dalam proses verifikasi administrasi oleh panitia seleksi.
Sejumlah pihak menilai hal tersebut berpotensi mencederai prinsip merit system yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan strategis pemerintahan.
Isu Sensitif: Dugaan Transaksi Jabatan
Selain persoalan administratif, berkembang pula isu sensitif terkait dugaan praktik transaksional dalam seleksi JPT, meski belum terbukti secara resmi.
“Jika proses sepenting ini tidak transparan, wajar publik mencurigai adanya kepentingan tertentu,” ujar pengamat kebijakan publik tersebiut.
Sorotan Media dan Tekanan Publik Menguat
Sejumlah media sebelumnya juga telah menyoroti dugaan ketidaksesuaian syarat peserta, termasuk indikasi pelanggaran nilai SKP.
Sorotan tersebut memperkuat tekanan publik agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi yang tengah berlangsung.
Minim Klarifikasi, Spekulasi Makin Meluas
Hingga kini, pihak panitia seleksi dinilai belum memberikan penjelasan yang memuaskan terkait berbagai dugaan yang beredar.
Minimnya transparansi justru memperbesar spekulasi serta memicu ketidakpercayaan publik terhadap proses seleksi.
Desakan Audit Independen Menguat
Seiring meningkatnya polemik, desakan agar dilakukan audit independen terhadap seleksi JPT semakin menguat.
Bahkan, sejumlah pihak mulai mendorong keterlibatan aparat pengawas hingga penegak hukum guna memastikan proses berjalan sesuai aturan.
Publik kini menanti kejelasan: apakah dugaan ini akan diusut secara tuntas atau justru dibiarkan tanpa kepastian.
