Ratusan Supplier Demo di Taput, Tuntut Dana Mandiri Segera Cair

By Parlindungan - Wednesday, 15 April 2026
Ratusan supplier yang tergabung dalam Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani (MPTSBP) saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara
Ratusan supplier yang tergabung dalam Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani (MPTSBP) saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara

Taput -Ratusan supplier yang tergabung dalam Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani (MPTSBP) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara, Rabu (15/4/2026).

Aksi ini dipicu oleh belum cairnya dana yang menjadi hak para supplier, yang hingga kini masih tertahan di pihak Bank Mandiri.

Supplier Keluhkan Dana Tak Kunjung Dibayar

Dalam orasinya, para peserta aksi menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran berdampak langsung terhadap operasional usaha mereka.

Tak hanya itu, kondisi ini juga mengganggu pembayaran gaji karyawan hingga perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Pemkab Taput Turun Tangan, Dialog Digelar

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan bersama Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak, Sekda Henry M.M. Sitompul, serta jajaran terkait langsung menemui massa.

Pemerintah daerah kemudian menerima 10 perwakilan supplier untuk melakukan dialog tertutup di Aula Mini Kantor Bupati.

Fokus Utama: Percepat Pencairan Dana

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah telah mendengar seluruh keluhan yang disampaikan.

Ia menyebutkan bahwa pertemuan lanjutan akan segera digelar dengan melibatkan semua pihak terkait guna mempercepat solusi.

Pertemuan Lanjutan Dijadwalkan

Pemkab Taput berkomitmen memfasilitasi pertemuan lanjutan antara supplier dan pihak terkait, termasuk Erikson Sianipar, yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/4/2026).

Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dan memastikan hak para supplier segera terpenuhi.

Dampak Ekonomi Jadi Perhatian Serius

Pemerintah menilai persoalan ini bukan sekadar keterlambatan pembayaran, melainkan berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, penyelesaian cepat menjadi prioritas utama demi menjaga keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja. (Loksa Situmeang)