Pematangsiantar – Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Herlina, menyampaikan nota jawaban atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, April 2026.
Dalam penyampaiannya, pemerintah kota menegaskan komitmen untuk meningkatkan kinerja pembangunan, transparansi anggaran, serta kualitas pelayanan publik. Hal ini merupakan respons atas berbagai kritik, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD.
Fokus Perbaikan Kinerja dan Pelayanan
Pemerintah Kota Pematangsiantar mengakui bahwa sejumlah program belum mencapai target optimal. Oleh karena itu, ke depan akan dilakukan:
-Optimalisasi capaian program melalui evaluasi berkala
-Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran
-Penguatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki pelayanan publik yang dinilai masih kurang responsif dan profesional.
Sorotan Ekonomi dan Pengangguran
Dalam jawaban kepada Fraksi Golkar Indonesia, disampaikan bahwa:
-Tingkat pengangguran tahun 2025 sebesar 7,74%, menurun dari 8%
-Pemerintah telah melakukan berbagai langkah terintegrasi untuk menekan angka pengangguran
-Kota Pematangsiantar masuk nominasi regional Sumatera dalam kategori kinerja penurunan pengangguran
Sementara itu, angka kemiskinan tercatat 6,24%, menunjukkan tren penurunan, meski ketimpangan pendapatan masih menjadi perhatian.
Baca Juga: NasDem ‘Serang’ LKPJ Wali Kota Siantar 2025, RSUD hingga Kabel Semrawut Jadi Sorotan Tajam
Investasi dan Infrastruktur
Pemko juga menjelaskan sejumlah langkah strategis, antara lain:
-Penyusunan regulasi insentif dan kemudahan investasi
-Evaluasi serapan APBD secara berkala
-Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah
Terkait revitalisasi Pasar Horas, pemerintah menyatakan masih dalam tahap kajian komprehensif untuk mengakomodasi aspirasi para pedagang dan stakeholder.
Peningkatan Layanan Kesehatan dan Pendidikan
Menanggapi sorotan DPRD terhadap layanan RSUD dr. Djasamen Saragih, pemerintah menyatakan tengah melakukan:
-Pembenahan SDM tenaga kesehatan
-Penyediaan alat kesehatan
-Renovasi ruang rawat inap sesuai standar nasional
Di sektor pendidikan, pemerintah akan menyesuaikan rekomendasi Dewan Pendidikan dengan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan.
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.
“Pemerintah Kota Pematangsiantar berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja dan menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Herlina.[]
