Humbang Hasundutan – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Sosial menggelar "Forum Konsultasi Publik (FKP)" sebagai media dialog antara penyelenggara layanan publik, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP). Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Dinas Sosial Humbahas, Selasa 2 September 2025.
Pelaksanaan FKP didasarkan pada amanat Permen PANRB No. 16 Tahun 2017 yang mewajibkan setiap unit penyelenggara publik menyelenggarakan forum konsultatif secara partisipatif.
Acara dibuka oleh Bupati melalui Asisten Administrasi Umum, Tua Marsatti Marbun, serta dihadiri pejabat BPJS Kesehatan, organisasi sosial, pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa, dan masyarakat penerima layanan.
Dalam sambutannya, Tua Marsatti menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga.
“Forum ini sangat penting untuk menampung aspirasi masyarakat serta memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan lebih baik,” ujar Asisten III tersebut.
Ia menambahkan, FKP diharapkan meminimalkan kesalahan layanan yang terjadi sebelumnya, khususnya sejak Januari hingga Agustus.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Frans Judika Pasaribu menyampaikan bahwa FKP menjadi momentum penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Semua masukan akan dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi guna meningkatkan mutu pelayanan publik di sektor sosial.
Diharapkan, penyelenggaraan forum ini dapat mendorong terciptanya layanan publik yang "responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara oleh semua perwakilan stakeholder. (sumber : Diskominfo Humbahas)
