Doloksanggul-Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2025, yang sekaligus dirangkaikan dengan evaluasi peran pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Rakor ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting pada Selasa, 19 Agustus 2025, pukul 08.00 WIB, dan turut disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kemendagri RI.
Dari Humbahas, sejumlah pejabat hadir mengikuti kegiatan tersebut, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Martogi Purba, Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Anggiat Simanullang, Kadis Kominfo Batara Franz Siregar, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Humbahas Tomry Aritonang.
Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, dan diikuti secara nasional oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, beserta jajaran strategis lainnya seperti Kapolda, Pangdam, Kajati, Sekda, Kepala Bappeda, Inspektur Daerah, serta pejabat dari sektor pertanian, pangan, perdagangan, keuangan, perumahan, dan energi.
Dalam Rakor tersebut, setidaknya tiga agenda utama menjadi fokus pembahasan:
1. Langkah konkret pengendalian inflasi di daerah sebagai bagian dari upaya menjaga kestabilan ekonomi nasional.
2. Evaluasi keterlibatan daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
3. Paparan daerah terkait kondisi inflasi, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta strategi penanganannya.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung pembangunan rumah rakyat, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Stabilitas harga dan ketersediaan hunian layak harus menjadi prioritas lintas sektor. Tanpa dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan, target nasional sulit dicapai," tegas Tomsi Tohir.
Rakor ini sekaligus menjadi momentum refleksi dan evaluasi bagi daerah untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, demi menjamin keberlangsungan program nasional serta keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. (Pemkab Humbahas)
