Medan - Pemerintah pusat terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional, salah satunya melalui percepatan penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini dinilai efektif untuk menekan laju inflasi dan menjaga agar harga beras tetap terjangkau oleh masyarakat luas, terutama menjelang akhir tahun di mana kebutuhan pangan biasanya meningkat.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Selasa, 19 Agustus 2025. Rakor ini diikuti oleh berbagai unsur strategis, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Perum Bulog, hingga kepala daerah dari berbagai provinsi, termasuk Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, yang mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.
Dalam rakor yang dipandu langsung oleh perwakilan pemerintah pusat, ditegaskan bahwa distribusi beras SPHP bukan hanya sebatas tugas operasional, tetapi merupakan salah satu instrumen vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan daya beli masyarakat. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan bahwa beras SPHP benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap mendukung penuh arahan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumut terus melakukan pemantauan terhadap harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional dan memastikan stok pangan dalam kondisi aman.
“Kami di daerah memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, kami akan terus memperkuat koordinasi dengan Bulog, distributor, hingga aparat desa agar beras SPHP bisa menjangkau seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah rentan,” ujar Surya.
Rakor tersebut juga menjadi wadah berbagi informasi dan pengalaman antar daerah dalam mengendalikan inflasi. Dalam sesi diskusi, berbagai strategi diangkat, seperti penguatan cadangan pangan daerah, pengawasan rantai distribusi, dan kolaborasi dengan petani lokal untuk menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Dengan semakin tingginya tekanan ekonomi global dan potensi kenaikan harga pangan dunia, pemerintah menilai upaya pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari stabilisasi harga di tingkat produsen hingga konsumen.
Program SPHP sendiri menjadi salah satu program unggulan yang menyasar langsung persoalan paling mendasar: ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok. Beras sebagai komoditas strategis harus dijaga agar tidak menjadi pemicu inflasi, sekaligus menjamin masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
Rakor ini menjadi penegas bahwa di tengah dinamika ekonomi, kolaborasi antarpemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan rakyat. (Pemprovsu)
