Pemda Sumut Siap Koordinasi dengan BPK untuk Tingkatkan Tata Kelola Keuangan 2025

By Parlindungan - Monday, 30 March 2026
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyerahkan LKPD kepada perwakilan BPK RI
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyerahkan LKPD kepada perwakilan BPK RI

Medan – Pemerintah daerah di Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dan menerima arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai regulasi dan terus mengalami perbaikan.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan dalam sambutannya mewakili seluruh wali kota dan bupati se-Sumatera Utara pada acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026):

“Kami yakin BPK bekerja secara profesional dan kami mohon arahan agar tata kelola pemerintahan ke depan semakin baik.”

Penyerahan LKPD Secara Bersama

Penyerahan LKPD dilakukan secara kolektif oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota kepada BPK RI Perwakilan Sumut sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kegiatan ini berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk:

1.Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution

2.Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen

3.Sekda Kota Medan Wiriya Alrahmam

4.Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi

    Selain itu, hadir pula kepala daerah dari kabupaten/kota lain di Sumut beserta pejabat terkait.

    Persiapan Laporan dan Harapan Opini WTP

    Menurut Diskominfo Medan, Rico Waas menekankan bahwa LKPD 2025 merupakan hasil kerja matang yang telah dipersiapkan sejak jauh hari oleh masing-masing pemerintah daerah dan siap diaudit secara objektif. Ia menambahkan harapannya agar semua pemerintah kabupaten/kota di Sumut pada tahun ini dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai indikator tata kelola keuangan yang baik.

    Laporan Keuangan Provinsi Disampaikan Gubernur

    Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (unaudited) Tahun 2025 oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat provinsi.

    Dengan langkah ini, Sumatera Utara memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta mendukung pengelolaan APBD yang transparan, akuntabel, dan profesional.