Bupati Taput Sampaikan Nota Jawaban atas Pendapat Banggar dan Fraksi DPRD dalam Pembahasan Ranperda APBD 2026

By Sehat Siahaan - Wednesday, 26 November 2025
Bupati Taput Sampaikan Nota Jawaban atas Pendapat Banggar dan Fraksi DPRD dalam Pembahasan Ranperda APBD 2026.(Foto:Loksa Situmeang/Kabarnas.id)
Bupati Taput Sampaikan Nota Jawaban atas Pendapat Banggar dan Fraksi DPRD dalam Pembahasan Ranperda APBD 2026.(Foto:Loksa Situmeang/Kabarnas.id)

Taput— Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Jawaban Bupati atas pendapat Badan Anggaran dan pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat digelar di Ruang Paripurna DPRD Taput, Tarutung, Selasa (25/11/2025).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya sidang paripurna ini sebagai bagian dari mekanisme penting dalam proses penetapan APBD.

“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memberikan apresiasi atas masukan, kritik, dan rekomendasi konstruktif dari seluruh Fraksi dan Komisi DPRD sebagai bagian dari penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa seluruh masukan DPRD akan menjadi pedoman penting dalam memperkuat kebijakan pembangunan, serta memastikan setiap saran dicermati dan diakomodasi sesuai kemampuan fiskal daerah.

Bupati juga menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD akan diintegrasikan secara profesional dalam penyusunan RAPBD 2026.

Khusus terkait belanja pegawai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh melalui penataan pegawai sambil memastikan setiap kebijakan sesuai regulasi yang berlaku.

Pendapatan Daerah Mengalami Penurunan Rp138,1 Miliar

Dalam nota jawaban tersebut, Bupati menyampaikan bahwa pendapatan daerah pada APBD 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp138,1 miliar, akibat berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat. 

Kondisi ini mendorong Pemkab Taput memperkuat strategi intensifikasi PAD, antara lain melalui:

-optimalisasi penagihan pajak daerah

-peningkatan retribusi

-penguatan database wajib pajak

-peningkatan kinerja BUMD

Pembangunan Tetap Fokus pada Program Prioritas

Di tengah tekanan fiskal, pemerintah memastikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas, seperti:

-penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan

-pemeliharaan serta peningkatan kualitas jalan

-pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

-peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan

Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

“Di tengah ruang fiskal terbatas, Pemerintah akan mengoptimalkan setiap rupiah anggaran agar benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Bupati mengakhiri.(Loksa Situmeang)