Taput - Bupati Taput Terima Aspirasi Mahasiswa Soal Kelangkaan Pupuk
Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menerima diskusi bersama Aliansi Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Senin (11/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang dinilai masih menjadi kendala bagi para petani di beberapa wilayah Tapanuli Utara.
Pemkab Taput Klaim Sudah Lakukan Berbagai Intervensi
Menanggapi hal tersebut, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah untuk membantu memperlancar distribusi pupuk bersubsidi.
Menurutnya, koordinasi dengan distributor hingga peninjauan langsung ke gudang pupuk sudah dilakukan demi memastikan distribusi berjalan lebih baik.
“ Saya sudah beberapa kali mengumpulkan distributor, meninjau langsung gudang, hingga menurunkan alat untuk membantu distribusi pupuk,” ujar Bupati.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia terkait kendala produksi dan distribusi pupuk dari PT Pupuk Iskandar Muda.
“ Kami terus menekankan agar ada solusi atas terkendalanya produksi dan penyaluran pupuk. Permasalahan ini memang tidak sepenuhnya bisa diintervensi pemerintah daerah,” tuturnya.
Siap Bentuk Satgas Pengawasan Distribusi Pupuk
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menyatakan kesiapan membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
Satgas tersebut rencananya melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, media massa, hingga unsur mahasiswa untuk memastikan pupuk tersalurkan secara tepat sasaran.
“ Kita siap membentuk satgas bersama pemerintah daerah dan Forkopimda dengan melibatkan media massa serta mahasiswa agar pengawasan distribusi pupuk berjalan maksimal,” ucap Bupati.
Kios Bermasalah Terancam Dicabut Izinnya
Selain pengawasan distribusi, Pemkab Taput juga memberikan perhatian serius terhadap kios pupuk yang dinilai bermasalah dalam penyaluran.
Bupati menegaskan pihaknya telah memberikan teguran keras kepada sejumlah kios dan tidak segan mencabut izin apabila pelanggaran kembali terjadi.
“ Kita telah menegur keras kios yang bermasalah. Jika masih terulang, maka izinnya akan dicabut,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima para petani yang membutuhkan.
Pemkab Taput Terapkan Harga Kewajaran
Dalam kesempatan itu, Bupati turut menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyempurnakan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) di beberapa kecamatan melalui penerapan skema “Harga Kewajaran”.
Kebijakan tersebut dilakukan dengan memberikan subsidi ongkos distribusi pupuk dari tingkat kecamatan hingga desa.
“ Pemkab Taput membantu subsidi biaya distribusi agar harga pupuk di tingkat petani tetap terjangkau,” ucapnya menutup.
