Jatinangor, Kabarnas.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry M.M Sitompul, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK) dengan pemerintah daerah. Acara berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dari 26 hingga 29 Oktober 2025.
Kegiatan ini dihadiri 1.104 peserta yang meliputi Sekda Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, serta Sekda dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Acara dibuka resmi oleh Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian serta lembaga negara seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sugeng Haryono, Dirjen Bina Keuangan Daerah A. Fatoni, Deputi Bappenas Medrilzam, Dirjen Kementerian Keuangan Askolani, Sekjen Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa, Sekjen Kemendikdasmen Suharti, serta pimpinan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPS RI.
Dalam rentang empat hari, peserta menjalani rangkaian kegiatan intensif mulai dari penginapan di wisma/barak kampus, makan bersama di menza, apel serta upacara di lapangan parade, hingga pembinaan dan pengarahan di Balairung Rudini menyerupai suasana kehidupan praja IPDN.
Menurut Sekda Tapanuli Utara, kegiatan ini memberikan manfaat strategis bagi daerah, terutama dalam memahami kebijakan nasional di tengah tantangan efisiensi anggaran dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
“Melalui Rakor ini diperoleh banyak informasi program strategis nasional yang dapat dioptimalkan oleh daerah. Selain itu, kami juga mendapatkan inspirasi dan praktik baik dari daerah lain yang bisa menjadi ide pengembangan di Tapanuli Utara,” kata Henry.
Ia menambahkan bahwa forum ini juga menjadi ajang penguatan kebersamaan antar-pemerintah daerah di seluruh Indonesia serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan tantangan daerah secara langsung.
Pemerintah pusat dalam arahannya menekankan agar program dan kegiatan kementerian/lembaga disinkronisasikan dengan pemerintah daerah serta mendorong efektivitas pemerintahan melalui sinergi dan kolaborasi. Di samping itu, dilakukan pengelompokan (clustering) daerah berdasarkan kondisi fiskal — khususnya bagi daerah dengan pendapatan asli daerah rendah, beban pegawai tinggi, dan pembayaran utang besar.
Beberapa program prioritas nasional yang menjadi peluang bagi Kabupaten Tapanuli Utara antara lain: subsidi energi dan kompensasi; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); perlindungan sosial (PKH, Kartu Sembako, JKN); pendidikan (beasiswa, BOS, revitalisasi sekolah); kesehatan (layanan/pemeriksaan gratis, TBC); ketahanan pangan (lumbung pangan, irigasi, modernisasi pertanian); infrastruktur & konektivitas; subsidi non-energi (pupuk & bahan pokok); penguatan desa, koperasi & UMKM; pembangunan perumahan rakyat; akselerasi investasi & perdagangan; pertahanan semesta; serta layanan bagi kelompok rentan.
“Kami akan menindaklanjuti hasil Rakor ini dengan langkah-langkah konkret di daerah, agar Tapanuli Utara dapat menangkap setiap peluang program nasional yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Henry mengakhiri.(Loksa Situmeang)
