Jakarta – Pemerintah pusat terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri undangan Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kamis (8/1/2026), bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Ir. Dody Hanggodo, Kepala Staf Umum TNI selaku Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Tampubolon, serta para sekretaris jenderal dari kementerian dan lembaga terkait.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut cepat atas arahan Presiden yang menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tim Satgas telah bekerja aktif dengan mengoordinasikan personel yang berada di lokasi terdampak, sekaligus menyusun dan menyempurnakan rencana percepatan pemulihan ke depan.
Seskab Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pemerintah bergerak sangat cepat dan masif dalam satu bulan pertama pascabencana. Berdasarkan data dan fakta di lapangan, sebanyak 72 dari 78 ruas jalan nasional telah kembali tersambung, 17 jembatan bailey besar telah berfungsi, serta sekitar 1.100 unit hunian siap ditempati masyarakat terdampak.
Selain itu, seluruh rumah sakit yang berjumlah 87 unit dan 860 puskesmas telah kembali melayani pasien. Aktivitas pendidikan, pasar, dan roda perekonomian masyarakat juga mulai berjalan secara bertahap di wilayah terdampak bencana.
Memasuki bulan kedua pada akhir Januari 2026, Seskab menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan dan perencanaan yang strategis serta akurat. Dengan terbentuknya Satgas khusus ini, seluruh rencana pemulihan diharapkan dapat segera dieksekusi secara terkoordinasi dan tepat sasaran.
Usai menerima mandat dari Presiden, Menteri Dalam Negeri langsung mengambil langkah pengendalian dan koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan, demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
