Kediri - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semakin gencar disosialisasikan ke berbagai daerah.
Pada Rabu, 26 Februari 2025, DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengadakan sosialisasi MBG di Pare’s Resto, Kediri, dengan partisipasi sekitar 300 peserta.
Sebagai langkah strategis dalam meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat, program ini telah resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan terus diperluas ke berbagai wilayah.
Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah percontohan yang aktif menjalankan program ini sejak 13 Januari 2025, dengan fokus utama pada pelajar dan kelompok rentan.
Dalam sosialisasi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, bersama perwakilan BGN, Meida Octarina, menjelaskan pentingnya program MBG dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dan masyarakat kurang mampu.
Implementasi di Kediri: Fokus pada Sekolah dan Dapur Umum
Di Kabupaten Kediri, program ini pertama kali dijalankan di Kecamatan Kayen Kidul, mencakup 27 sekolah dengan total 3.101 porsi makanan per hari.
Salah satu sekolah yang menjadi percontohan adalah SMPN 1 Kayen Kidul, di mana 552 siswa dari keluarga prasejahtera mendapatkan manfaat langsung dari program ini.
Pada tahap awal, MBG melibatkan 54 sekolah, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, dengan kapasitas layanan mencapai 3.000–3.500 siswa per Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menu makanan yang disediakan terdiri dari nasi, ayam teriyaki, sayur, tahu, dan buah semangka dengan biaya Rp10.000 per porsi. Namun, hingga saat ini, susu belum termasuk dalam menu standar program.
Heru Tjahjono berharap agar pembangunan dapur-dapur MBG dapat segera terealisasi di Kediri. Saat ini, tiga dapur SPPG direncanakan berdiri di Kecamatan Pare (Lawu, Semanding Tertek) dan Kayen Kidul.
Namun, dari ketiga dapur tersebut, baru satu di Kayen Kidul yang beroperasi penuh, sementara dua lainnya masih terkendala izin administrasi dan teknis.
Kolaborasi dan Dukungan Dana
Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI (Kodim 0809 Kediri), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dan UMKM lokal dalam penyediaan bahan baku makanan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kediri turut mengalokasikan dana dari Belanja Tak Terduga (BTT) dan APBD untuk mendukung operasional program ini. Namun, hingga kini, peran pemerintah daerah masih sebatas pada pendataan siswa dan distribusi makanan.
TNI juga terlibat sebagai pendamping teknis dalam penyediaan logistik dan pengelolaan fasilitas lahan, memastikan program MBG berjalan dengan baik.
Dengan terus diperluasnya cakupan program ini, diharapkan Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.(Charles)
