Jakarta, Kabarnas.id — Dalam momentum strategis memperkuat komunikasi publik nasional, Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang, Karo Infohan Setjen Kemhan, hadir sebagai peserta kunci dalam Forum Tematik Bakohumas Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dengan tema "Sinergi Komunikasi Publik dalam Penguatan Pertahanan Negara” yang digelar di Gedung Pierre Tendean, Jakarta pada hari Selasa (14/10/2025).
Acara Forum Tematik tersebut dibuka secara resmi oleh Dr. Yayat Ruyat, Deputi Geoekonomi DPN, yang membacakan amanat dari Wakil Menteri Pertahanan sekaligus Sekretaris DPN, Donny Ermawan Taufanto. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa DPN yang berdasar Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 memiliki mandat strategis untuk menyusun kebijakan pertahanan nasional yang bersifat terpadu, inklusif, dan berdasarkan partisipasi publik.
Salah satu orator kunci, Laksamana TNI (Purn.) Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., menyampaikan bahwa tantangan geopolitik, arus informasi global, hingga ancaman disinformasi menuntut sinergi komunikasi yang kuat antar kementerian dan lembaga negara. Ia juga menekankan profesionalisme humas sebagai pilar utama agar narasi pertahanan tersampaikan jelas dan kredibel ke publik.
Dalam kesempatan itu, Brigjen Frega Wenas bergabung dalam diskusi strategis yang membahas bagaimana komunikator publik di sektor pertahanan dapat menyelaraskan pesan dengan lembaga lain, mengantisipasi misinformasi, dan merespons situasi cepat dalam era digital. Kehadirannya mencerminkan komitmen Kemhan untuk lebih aktif dalam arus komunikasi nasional sebagaimana pernah ditegaskan dalam forum-forum sebelumnya.
Forum dihadiri oleh wakil dari berbagai kementerian dan institusi, biro humas pemerintah (Bakohumas), praktisi komunikasi publik, hingga figur pertahanan nasional. Semua pihak berkumpul membahas langkah konkret menguatkan kerangka komunikasi publik yang responsif, adaptif, dan selaras dengan visi pertahanan yang modern.
Dengan semangat kolaboratif, forum ini diharapkan membawa dampak positif jangka panjang: terciptanya sinergi komunikasi yang efisien, peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta penguatan ketahanan nasional melalui publik yang lebih terinformasi dan partisipatif. (sumber; Kemenhan)
