Jakarta - Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah cepat setelah meninjau kondisi warga yang tinggal di sepanjang rel kereta api di kawasan Senen pada Kamis, 26 Maret 2026.
Usai berdialog langsung dengan masyarakat, Presiden segera menginstruksikan pembangunan hunian yang lebih layak bagi warga terdampak.
Instruksi Langsung ke Sejumlah Kementerian
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden tidak menunda waktu dalam merespons temuan di lapangan.
Melalui sambungan telepon, Presiden memerintahkan sejumlah pihak terkait, termasuk Kementerian Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumnas, serta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk segera membangun hunian bagi warga yang masih tinggal di bantaran rel.
“Presiden Prabowo langsung memerintahkan Menteri Perumahan melalui telepon karena sedang di Toba (diwakili Sekjen Menteri), Menteri Pekerjaan Umum, Dirut Perumnas dan KAI (Kereta Api Indonesia) serta beberapa pejabat terkait untuk membangun rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 27 Maret 2026.
Proses Pembangunan Langsung Dimulai
Arahan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh jajaran terkait. Pemerintah memastikan proses awal pembangunan hunian baru segera berjalan tanpa penundaan.
Tim teknis bahkan telah bergerak di hari yang sama untuk menyiapkan lokasi pembangunan yang tidak jauh dari tempat tinggal warga sebelumnya.
Warga Sudah Tinggal Puluhan Tahun
Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, banyak warga di kawasan tersebut telah menetap selama puluhan tahun dengan kondisi hunian yang sangat terbatas.
Sebagian besar rumah yang ditempati memiliki fasilitas minim, termasuk akses sanitasi yang tidak memadai. Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam kebijakan yang diambil pemerintah.
Hunian Layak dan Fasilitas Dasar Jadi Prioritas
Pemerintah menargetkan pembangunan hunian baru yang tidak hanya aman, tetapi juga dilengkapi fasilitas dasar seperti MCK yang layak.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga secara signifikan, terutama dari sisi kesehatan dan kenyamanan lingkungan.
Pendekatan Humanis Tanpa Jauhkan Warga
Kebijakan relokasi ini dirancang dengan pendekatan kemanusiaan. Pemerintah memastikan warga tetap berada dekat dengan lingkungan sosial dan sumber mata pencaharian mereka.
Dengan demikian, perubahan yang dilakukan tidak hanya sebatas perbaikan fisik hunian, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Negara Hadir di Tengah Masyarakat
Langkah cepat Presiden menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir dalam menjawab kebutuhan rakyat, khususnya mereka yang hidup dalam keterbatasan di tengah kota besar.
Keputusan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan hunian yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
