Doloksanggul- Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak dan retribusi.
Upaya ini diwujudkan lewat Rapat Asistensi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Perkantoran Bukit Inspirasi, Doloksanggul, Rabu (30/7/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum, Tua Marsatti Marbun, serta menghadirkan Sub Koordinator Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Harteti Rospelita S.Kom, M.Si. Kegiatan ini juga diikuti para kepala OPD, pejabat teknis, dan perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Dalam arahannya, Tua Marsatti menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan peningkatan kinerja pemungutan pajak serta retribusi daerah. Menurutnya, hal ini tak hanya soal angka capaian, namun juga menyangkut akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPKPD, Resva Panjaitan, menyampaikan bahwa saat ini Pemkab Humbahas tengah mengkaji ulang sejumlah tarif pajak dan retribusi. Hal ini dilakukan karena ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi aktual serta kekosongan tarif di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024.
Resva juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi, salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, yang berdampak pada belum optimalnya realisasi PAD. Ia menyebutkan, revisi kebijakan ke depan akan menyesuaikan dengan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri.
Rapat tersebut juga membahas kendala teknis dan administratif yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan, khususnya terkait implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 serta Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi acuan operasional pemungutan PDRD.
Melalui forum asistensi ini, Pemkab Humbahas berharap seluruh perangkat daerah mampu menyusun langkah strategis yang selaras, sehingga capaian penerimaan daerah meningkat dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal serta berkelanjutan.(Diskominfo)
