Wabup Taput Ikuti Rapat Nasional Daring, Penyaluran Bantuan Rumah dan Bansos Dibahas

By Parlindungan - Monday, 26 January 2026
Wabup Taput bersama pejabat terkait mengikuti rapat secara daring yang dipimpin oleh Menteri Tito Karnavian
Wabup Taput bersama pejabat terkait mengikuti rapat secara daring yang dipimpin oleh Menteri Tito Karnavian

TAPANULI UTARA – Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., mengikuti rapat pembahasan penyaluran bantuan rumah dan bantuan sosial secara daring, yang digelar pada Senin (26/1/2026).

Kegiatan tersebut diikuti dari Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, dengan didampingi Asisten II Ir. David P. Sipahutar serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Rapat nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Moh. Tito Karnavian, dan turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala LKPP, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan proses verifikasi dan validasi data rumah terdampak bencana, baik kategori rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Hal tersebut dinilai krusial agar penyaluran bantuan perumahan dapat segera direalisasikan secara tepat sasaran dan akuntabel.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian tetap (huntap). Lokasi huntap harus dinyatakan aman sebelum pembangunan dimulai, demi menjamin keselamatan dan keberlanjutan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak bencana.

Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran bantuan sosial pascabencana sebesar Rp.600 miliar

Bantuan tersebut mencakup santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia, dukungan pemulihan ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk bantuan lauk pauk.

Menteri Sosial menegaskan bahwa realisasi penyaluran bantuan sosial tersebut tinggal menunggu kelengkapan dan keakuratan data dari pemerintah daerah, sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.(Loksa Situmeang)