Gorontalo – Nama Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, tengah menjadi sorotan publik usai video percakapannya viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Wahyudin terlihat mengendarai mobil bersama seorang wanita menuju Bandara Djalaluddin Tantu, Gorontalo.
Video berdurasi singkat itu memperlihatkan Wahyudin secara terang-terangan melontarkan kalimat kontroversial terkait penggunaan anggaran negara.
“Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini semakin miskin,” ucap Wahyudin sambil menyetir mobil.
Pernyataan tersebut direkam oleh wanita yang duduk di kursi penumpang. Dalam video yang sama, Wahyudin juga menyebut perjalanannya ke Makassar dilakukan bersama “hugel”, istilah bahasa Melayu Manado yang berarti selingkuhan.
Ia bahkan sempat menyinggung masa jabatannya sebagai anggota DPRD Gorontalo hingga tahun 2031.
Rekaman itu diakhiri dengan adegan ketika Wahyudin membunyikan klakson mobil saat melewati patung pasangan Nou Uti yang berada dekat pintu masuk bandara.
Dipanggil Badan Kehormatan DPRD
Viralnya video tersebut membuat DPRD Provinsi Gorontalo bergerak cepat. Ketua DPRD, Fikram AZ Salilama, mengonfirmasi bahwa Badan Kehormatan (BK) DPRD langsung memanggil Wahyudin untuk dimintai klarifikasi.
“Rapat jam 20.00 Wita dengan menghadirkan Wahyudin Moridu. Kami tanyakan apakah benar yang berbicara dalam video itu adalah beliau. Dijawab, iya benar beliau yang bicara,” kata Fikram dalam keterangan pers yang disiarkan melalui Facebook, Jumat (19/9/2025).
Menurut Fikram, BK juga menanyakan alasan Wahyudin melontarkan pernyataan yang dinilai tidak pantas itu.
Dalam pengakuannya, Wahyudin mengklaim tidak sadar dengan apa yang diucapkannya dan tidak mengetahui bahwa percakapan tersebut sedang direkam.
Selain itu, BK juga menyoroti keberadaan botol minuman keras yang terlihat di dalam mobil pada saat video diambil.
Profil Singkat Wahyudin Moridu
Wahyudin Moridu adalah anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6, yang meliputi Kabupaten Boalemo dan Pohuwato.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi integritasnya sebagai wakil rakyat sekaligus tantangan bagi DPRD dalam menegakkan kode etik lembaga.[]
