Medan – Suasana depan Pengadilan Militer I-02 Medan, Rabu (6/8/2025), berubah menjadi panggung perlawanan sipil saat puluhan orang dari Aliansi Rakyat Melawan Impunitas (ARMI) menggelar aksi demonstrasi.
Mereka datang membawa duka dan kemarahan, menyuarakan protes terhadap putusan dan proses hukum yang mereka anggap tidak adil dan penuh impunitas.
Tabur Bunga untuk Keadilan yang Terkubur
Aksi yang dilakukan ARMI bukan sekadar unjuk rasa biasa. Mereka menggelar tabur bunga di atas foto-foto hakim dan oditur militer yang menangani sejumlah kasus kekerasan oleh anggota TNI.
Simbolis, namun penuh makna: duka atas keadilan yang tak kunjung datang, dan kritik terhadap sistem peradilan yang dianggap tak berpihak pada korban.
Salah satu sorotan utama adalah kasus tragis MHS, seorang anak di bawah umur yang diduga tewas akibat dianiaya oleh seorang Babinsa pada 2024.
Hingga kini, tersangka tidak ditahan. Bagi massa aksi, ini bukan sekadar pelanggaran, tapi cerminan dari lemahnya sistem hukum militer.
“Sistem peradilan militer justru jadi tempat subur bagi impunitas. Pelaku tak tersentuh, korban justru difitnah. Ini bukan sekadar persoalan hukum, ini tragedi keadilan,” kata Andreas Sihombing, Koordinator Aksi.
Tuntutan Ringan, Luka Masyarakat Terbuka Lebar
Tak hanya kasus MHS, massa juga menyoroti penanganan kasus penembakan terhadap MAF di Serdang Bedagai.
Anak itu dilaporkan tewas dengan luka tembak di dada. Namun, oditur hanya menuntut pelaku dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara atas tuduhan kelalaian.
“Tuntutan ini tidak masuk akal. Ini bukan kelalaian biasa. Ini adalah kekerasan yang menewaskan seorang anak. Kalau hukum hanya jadi formalitas, untuk apa kita bicara keadilan?” ucap Andreas.
Kasus lainnya, penyerangan di Sibiru-biru yang menewaskan salah satu warga bermarga Barus, juga dianggap ditangani dengan tidak serius. Pelaku hanya dituntut 7 bulan 24 hari penjara.
Bendera One Piece: Dari Fiksi Jadi Simbol Perlawanan
Uniknya, sepanjang aksi, massa mengibarkan bendera bajak laut dari anime One Piece. Bukan tanpa makna. Bendera itu, yang kini populer di kalangan aktivis, dijadikan simbol keberanian dan perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap semena-mena.
“Bendera One Piece bukan simbol makar. Ini lambang perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan. Kalau pemerintah merasa terancam oleh kain bergambar tengkorak, mungkin yang perlu diubah bukan benderanya, tapi kebijakannya,” ujar Andreas.
Keluarga korban MAF juga hadir dalam aksi tersebut, menyatu dengan massa dalam gelombang protes dan harapan.
Mereka menggenggam bunga, menatap ke arah gedung pengadilan yang bagi mereka, belum benar-benar memberikan keadilan.
Melawan Lupa, Menolak Diam
Aksi ARMI ini bukan yang pertama, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Mereka ingin memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan oleh aparat negara tidak tenggelam dalam diam. Karena diam, bagi mereka, adalah bentuk kejahatan yang tak kalah berbahaya.
“Kami di sini bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk menagih keadilan. Jika ruang hukum ditutup rapat bagi rakyat, maka jalanan akan menjadi ruang pengadilan alternatif,” tutur Andreas.[]
