Sinergi Pusat‑Daerah: Simalungun Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan

By Parlindungan - Wednesday, 15 October 2025
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menggelar audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo (foto; Pemkab Smalungun)
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menggelar audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo (foto; Pemkab Smalungun)

Jakarta, Kabarnas.id - Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menggelar audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, di markas Kementerian PU di Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025. Fokus utama dari kunjungan tersebut adalah pengajuan rencana rehabilitasi dan pembangunan sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Simalungun.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Bupati Anton didampingi Kepala Dinas PUTR, Hotbinson Damanik memaparkan berbagai program infrastruktur strategis yang sangat ditunggu warga. Di antaranya ialah pelebaran jalan, perbaikan, dan pembangunan jalan baru di beberapa area kabupaten.

Tujuan audiensi ini adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi pusat serta memperlancar proses eksekusi proyek pembangunan. Selain jalan, agenda diskusi juga mencakup pembangunan jembatan, sistem irigasi, serta penyediaan air bersih untuk masyarakat.

Bupati Anton menekankan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Simalungun secara menyeluruh.

Dalam presentasinya, Bupati menyampaikan bahwa total panjang jaringan jalan di Kabupaten Simalungun mencapai 1.803,78 km, tersebar dalam 448 ruas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 917,33 km berada dalam kondisi mantap, sedangkan 886,45 km masih belum memadai.

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan dana di APBD. Anggaran rata‑rata untuk infrastruktur jalan dan irigasi hanya sekitar Rp.145 miliar per tahun. Jumlah ini sudah mencakup alokasi dari DAK, bantuan keuangan provinsi, pinjaman daerah, Program Hibah Jalan Daerah, dan proyek infrastruktur yang ditangani langsung kementerian. Sementara kontribusi dari DAU dan DBH rata‑rata hanya Rp.60 miliar per tahun.

Menurut keterangan tertulis Pemkab Simalungun, Bupati berharap bahwa dengan komunikasi yang lebih intensif dan kolaborasi yang solid bersama pemerintah pusat, pelaksanaan proyek infrastruktur secara merata di seluruh kabupaten bisa dipercepat. Pertemuan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi proyek prioritas seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya.

Menteri PU menyambut positif upaya audiensi tersebut dan menyatakan terbuka terhadap usulan pembangunan dari Simalungun. Kunjungan ini sekaligus mengukuhkan komitmen aktif Pemkab Simalungun untuk tidak sekadar menunggu, melainkan berinisiatif menjalin komunikasi langsung dengan pusat agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Tujuan kami adalah memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Harapan besar kami bahwa program-program pembangunan di Simalungun akan mendapat dukungan penuh dari Kementerian PU, baik dalam hal pendanaan maupun pendampingan teknis,” ujar Bupati Anton usai pertemuan.