Samosir - Ratusan masyarakat Samosir yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL (AGRT-TPL) menggelar aksi damai ke kantor DPRD dan Pemkab Samosir, Kamis 17 Juli 2025.
Mereka menuntut penghentian operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang dituding telah merampas tanah adat, merusak lingkungan di kawasan Danau Toba, serta menyebabkan kemiskinan struktural di tengah masyarakat adat.
Massa aksi berasal dari berbagai elemen—komunitas adat, petani, perempuan adat, pemuda, jurnalis warga, hingga tokoh lintas agama—yang bersatu menyuarakan pencabutan izin TPL dan pengembalian wilayah adat kepada masyarakat.
Tujuh Tuntutan Utama Rakyat
Di hadapan DPRD, AGRT-TPL membacakan tujuh tuntutan yang menjadi suara bersama rakyat Samosir:
1.Bupati Samosir diminta menyurati Menteri KLHK agar mencabut izin konsesi PT TPL.
2.DPRD didesak membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan penutupan TPL.
3.Pemerintah daerah diminta menghentikan seluruh kegiatan industri TPL di wilayah Samosir.
4.Hentikan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat.
5.Kembalikan tanah-tanah adat yang telah dikuasai oleh TPL.
6.Segera sahkan RUU Masyarakat Adat oleh pemerintah pusat.
7.Pemkab dan DPRD Samosir didesak mengesahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.
DPRD Terbuka Dukung Pansus Tutup TPL
Ketua DPRD Samosir, Nasib Simbolon, secara terbuka menyatakan dukungan terhadap aspirasi rakyat. Ia menyebut DPRD siap membentuk Pansus penutupan TPL dengan dukungan penuh dari 25 anggota lintas fraksi. Pemkab Samosir juga menyatakan akan mempelajari tuntutan yang disampaikan dan membuka ruang kerja sama dengan legislatif.
Gereja Berdiri Bersama Rakyat
Dukungan moral juga datang dari para pemimpin gereja di Tapanuli Raya. Praeses HKBP Distrik VII Samosir, Pdt. Rintalori Sianturi, menyebut bahwa suara gereja dalam penolakan terhadap TPL adalah bentuk suara kenabian demi keadilan ekologis. Sikap serupa disuarakan oleh perwakilan PGI, Gereja Katolik, dan sejumlah denominasi lainnya.
Budaya Jadi Bentuk Perlawanan
Saat perwakilan Pemkab tak kunjung menemui massa, warga menyampaikan pesan lewat budaya. Mereka menampilkan tarian adat manortor bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai bentuk perlawanan spiritual dan kultural—pengingat akan keterikatan manusia dengan tanah dan leluhur.
Perlawanan Tak Akan Surut
Aksi ini menegaskan bahwa perjuangan masyarakat Samosir bukan hanya tentang pencabutan izin TPL, melainkan soal hak hidup dan kedaulatan atas tanah adat. Seperti disampaikan tokoh adat Pahalatua Simbolon:
"Ini bukan sekadar aksi, ini jalan pembebasan rakyat atas tanah airnya. Sudah lebih dari 40 tahun kami berjuang. Dan kami tidak akan berhenti sebelum tanah kami kembali." ucap Simbolon. (sumber KSPPM Parapat).
