Jakarta – Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat (6/2/2026).
Rakor ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rapat yang berlangsung di Mabes Polri tersebut dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo, serta diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Brigjen Langgeng menyampaikan, rakor ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil mencapai swasembada jagung pakan ternak tanpa impor sepanjang 2025.
“Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ketahanan pangan 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Dalam penguatan sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (poktan) jagung, khususnya dalam mengatasi kendala permodalan.
Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri membantu petani mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani binaan Polda Jawa Barat memperoleh kredit modal untuk menanam kembali dan memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyatakan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Selain permodalan, Polri juga memastikan perlindungan harga bagi petani jagung. Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen petani diserap langsung agar tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian sudah mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai HPP Bulog,” ucap Brigjen Langgeng tegas.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan.
Melalui rakor ketahanan pangan 2026 ini, Polri optimistis ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.(Loksa Situmeang)
