Pematangsiantar – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menggelar karnaval dalam rangka Hari Jadi ke-155 menuai kritik di tengah isu efisiensi anggaran.
Acara yang dijadwalkan berlangsung Jumat (24/4) itu akan disertai penutupan Jalan Merdeka dan Jalan Sutomo selama 4 jam, mulai pukul 14.00 hingga 18.00 WIB.
Dua ruas jalan tersebut dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Penutupan di jam produktif dinilai berpotensi mengganggu arus perdagangan serta aktivitas usaha di kawasan inti kota.
Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Sihite, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal kegiatan seremonial, tetapi berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
“Ketika jantung ekonomi kota ditutup berjam-jam, aktivitas perdagangan ikut terhenti. Potensi kerugian bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” ujarnya.
Kritik ILAJ: Prioritas Anggaran Dinilai Tidak Tepat
ILAJ menilai Pemko Pematangsiantar belum menunjukkan prioritas kebijakan yang tepat. Di tengah berbagai persoalan seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah justru memilih menggelar kegiatan seremonial.
Menurut Fawer, kondisi ekonomi saat ini menuntut kebijakan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Seharusnya pemerintah lebih peka. Bukan menghentikan aktivitas ekonomi demi acara seremonial,” tegasnya.
Penutupan Jalan Pematangsiantar Berpotensi Ganggu Ekonomi
Penutupan Jalan Merdeka dan Jalan Sutomo selama karnaval diperkirakan akan menimbulkan sejumlah dampak, antara lain:
Penurunan omzet pedagang di pusat kota
Gangguan distribusi barang dan jasa
Kemacetan di jalur alternatif
Penurunan aktivitas ekonomi harian
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak langsung pada pelaku UMKM, transportasi, hingga sektor jasa yang bergantung pada kelancaran lalu lintas.
Desakan Evaluasi kepada Wali Kota Pematangsiantar
ILAJ mendesak Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, untuk mengevaluasi bahkan menghentikan pelaksanaan karnaval tersebut. Kebijakan ini dinilai belum mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.
“Jika terus dipaksakan, publik bisa menilai ini sebagai ketidakmampuan dalam menentukan prioritas pembangunan,” ujar Fawer.
Sebagai langkah lanjutan, ILAJ menegaskan akan terus mengawal kebijakan Pemko Pematangsiantar agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Apabila karnaval tetap dilaksanakan tanpa kajian dampak ekonomi dan sosial yang matang, ILAJ membuka kemungkinan untuk menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.[]
