Doloksanggul — Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyelenggarakan *Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025* di Aula Huta Mas, Doloksanggul, Jumat, 1 Agustus 2025
Acara tersebut menghadirkan berbagai stakeholder desa seperti camat, kepala desa, pimpinan OPD, serta anggota DPRD dan BPKP Sumut.
**Deretan Narasumber Unggul**
Di antaranya Martin Manurung SE, MA (Anggota Komisi XI DPR RI) menyampaikan materi mengenai pengawasan DPR/DPD terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan terkait desa.
Oktana Yudha Sakti (Kepala KPPN Balige Kanwil DJPb Sumut) membahas mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa 2025.
Berliana Simatupang SE dari Dinas PMDP2A Sumut mengulas kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembangunan desa.
Serta Indra Khaira Jaya SE dari BPKP Pusat menyampaikan konsep “Gotong Royong Tata Kelola, Desa Sejahtera.”
**Kehadiran Stakeholder Kunci**
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BPKP Sumut Farid Firman, Wakil Ketua DPRD Humbahas Marsono Simamora, anggota DPRD Jorotman Purba, Gerhana Tumanggor, Normauli Simarmata, serta dimoderatori oleh Kepala PMDP2A Humbahas, Maradu Napitupulu.
**Tujuan Workshop yang Komprehensif**
Menurut laporan Nugroho Sri Danardono dari BPKP Sumut, workshop bertujuan menyediakan informasi pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa, memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa, serta memperkuat tata kelola baik, transparan, dan akuntabel. Di samping itu, pelatihan ini juga diarahkan pada pengembangan SDM desa, produktivitas ekonomi lokal, dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Tak ketinggalan rekomendasi strategis disiapkan untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Kegiatan berlangsung secara luring dan daring.
**Respon Pemerintah Daerah**
Bupati Humbahas diwakili Asisten Administrasi Umum Tua Marsatti Marbun menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas inisiatif pelaksanaan workshop. Menurutnya, *"kegiatan ini adalah kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Humbahas. Ilmu yang diperoleh sangat berarti untuk meningkatkan pengelolaan keuangan demi kesejahteraan masyarakat."*
**Pesan Narasumber**
Martin Manurung berharap agar pelaksanaan workshop dimanfaatkan sepenuhnya oleh peserta. Ia menekankan pentingnya pemahaman bersama agar Dana Desa dapat tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi rakyat.
Berperan pula sebagai pendamping, BPKP memandu jajaran pemerintah tentu untuk membangun perencanaan dan mekanisme pengelolaan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. (Pemkab Humbahas)
