Ekonomi Lumpuh dan Akses Terputus, Wakil Ketua Fraksi PDIP Siantar Erwin F Siahaan Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Bencana Nasional

By Leo - Saturday, 06 December 2025
Erwin F Siahaan
Erwin F Siahaan

SIANTAR  - Pemerintah Indonesia didesak segera tetapkan bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), menjadi bencana Nasional. Karena, penanganan pasca bencana tidak maksimal dilakukan pemerintah Daerah.

Wakil ketua ketua Fraksi PDI Perjuangan Siantar Erwin F Siahaan saat di konfirmasi media ini Sabtu, (6/12/2025) mengatakan Musibah besar yang telah merenggut ribuan korban jiwa dan korban hilang ini disebut tidak bisa dipandang sebagai bencana alam biasa.

"Pentingnya pemerintah segera menaikkan status menjadi bencana nasional demi penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi," ujarnya.

Masih kata, Anggota DPRD Siantar tersebut, dampak bencana yang terjadi sejak akhir November lalu bukan hanya merendam dan menghancurkan ribuan rumah warga, terkhusus di provinsi Sumatera Utara. Banjir juga telah merusak total berbagai infrastruktur, menewaskan ternak, serta memutus aktivitas pertanian. Kondisi ini menyebabkan kelumpuhan ekonomi di tiga wilayah terdampak.

“Meski pemerintah bersama relawan telah bekerja keras, masih banyak warga di pengungsian yang kelaparan karena bantuan belum menjangkau lokasi. Eksekusi di lapangan sangat lambat akibat akses yang terputus, sementara ribuan masyarakat bertahan hidup seadanya,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Katanya, lambannya keputusan pemerintah pusat untuk mengakui skala bencana ini berpotensi memperburuk kondisi kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa penundaan status bencana nasional bukan hanya soal administratif, tetapi menyangkut nyawa manusia yang membutuhkan percepatan logistik, evakuasi, dan peralatan berat.

“Kita bicara ratusan nyawa hilang, ratusan orang masih hilang, puluhan ribu rumah rusak. Dalam situasi sebesar ini, negara tidak boleh terkesan ragu atau menunggu tekanan publik terlebih dahulu,” katanya.

Ia juga menekankan perlunya investigasi serius terhadap potensi kelalaian struktural, mulai dari tata kelola lingkungan hingga lemahnya pengawasan terhadap perambahan hutan. Menurutnya, tanpa audit lingkungan yang tegas, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali menghantam masyarakat.

Adapun berdasarkan, laporan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, korban meninggal hingga saat ini tercatat 867 orang, sementara 527 lainnya masih hilang dan dalam pencarian.

Data BNPB yang dipublikasikan di sejumlah media juga merinci antara lain:

Korban meninggal: 867 orang

Korban hilang: 521 orang

Korban luka-luka: 4.200 orang

Rumah rusak: 121 ribu unit

Kabupaten/kota terdampak: 51 daerah.

BNPB juga mengungkapkan bahwa korban tewas terbanyak berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan 156 jiwa. Sementara jumlah warga mengungsi mencapai 835 ribu orang, dengan pengungsi terbanyak berada di Aceh Tamiang sebanyak 281,3 ribu jiwa.

Selain itu, kerusakan fasilitas umum tercatat sangat parah, 405 jembatan rusak, 270 fasilitas kesehatan, 509 fasilitas pendidikan, serta 1.100 fasilitas umum turut terdampak.