Simalungun - Orang tua siswa SMA Negeri 1 Tanah Jawa kecewa terhadap kinerja Ketua Komite dan Bendahara SMA Negeri 1 Tanah Jawa, setelah mengetahui uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Tahun 2023-2024 diduga korupsikan.
Dugaan orang tua terkait korupsi SPP itu muncul setelah mengkalkulasi besaran dana BOS yang mencapai miliaran rupiah. Diperkirakan, kegiatan di sekolah dapat dilaksanakan dengan jumlah dana BOS itu.
"Kok merasa tidak cukup sehingga harus mengutip uang komite lagi," kata salah seorang orang tua siswa yang meminta namanya dirahasiakan sembari berharap agar penggunaan dana BOS yang diterima pihak sekolah dapat diselidiki polisi maupun kejaksaan.
"Kami curiga telah terjadi penyimpangan pengelolaan anggaran dana BOS. Hal ini terbukti dengan tidak transparan penggunaan dana komite yang dikutip oleh pihak sekolah melalui komite, serta penggunaan dana BOS,” ujarnya.
"Dengan besarnya dana BOS tersebut seharusnya cukup untuk operasional sekolah, pertanyaannya, uang komite juga mau dikemanakan?" ujarnya salah satu orang tua murid lainnya.
Selain itu, orang tua siswa juga meminta Kadis Pendidikan Provinsi Sumatra Utara untuk memeriksa seluruh kepala sekolah negeri yang melakukan kutipan dengan dalih uang komite. Jika ada dugaan penyimpangan, orang tua siswa berharap para kepala sekolah dicopot.
"Sebagian orang tua murid tidak setuju dengan uang komite, dan hal ini jelas bertentangan dengan Permendikbud RI nomor 75/tahun 2016 tentang komite sekolah, terutama pasal 12 huruf b yang berbunyi, yaitu dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua murid / wali. Sehingga kami melihat komite sekolah dan kepsek gagal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," kata orang tua siswa lagi.
Pada bulan ini, sejumlah orang tua siswa mengaku membayar SPP dengan terpaksa, lantaran memikirkan beban mental anak-anak mereka yang merasa malu. "Tidak masuk akal. Masak orang tua murid jadi membangun sekolah," kata orang tua.
"Kami para orang tua murid SMA Negeri 1 Tanah Jawa meminta agar kinerja ketua komite diusut oleh APH karena tidak layak dalam memimpin komite dan mengambil keputusan yang bertentangan dengan asas mufakat," ucap para orang tua.
Terkait keluhan itu, Ketua Komite SMA Negeri 1 Tanah Jawa, J Turnip ketika dikonfirmasi enggan menanggapi. Malah dirinya mengaku soal SPP bukan urusannya.
"Tidak urusan saya lagi itu, tidak ada waktu saya soal itu mohon maaf, Tanyai kepala sekolah sudah selesai dan jelas," sebutnya dengan menggunakan bahasa daerah.
Sementara Kepala SMA Negeri 1 Tanah Jawa, Lubis ketika dikonfirmasi melalui seluler tidak merespon. Pesan singkat yang dilayangkan tidak dibalas sampai berita ke meja redaksi. (Reja)
