Humbang Hasundutan – Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang paripurna, Rabu (25/03/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Parulian Simamora bersama Wakil Ketua Jessika A. Simamora dan Marsono Simamora, serta dihadiri anggota DPRD dan unsur Forkopimda.
Dihadiri Forkopimda dan Berbagai Elemen Masyarakat
Paripurna turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya perwakilan Polres, Kejaksaan, TNI, Pengadilan, KPU, Bawaslu, BPS, serta jajaran pemerintah daerah.
Hadir pula tokoh adat, tokoh agama, pimpinan BUMN/BUMD, camat, kepala desa, serta organisasi masyarakat yang menunjukkan kuatnya dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Awali dengan Ucapan Idul Fitri
Mengawali penyampaian LKPJ, Bupati menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada masyarakat yang merayakan.
Momentum ini menjadi simbol kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Humbang Hasundutan.
LKPJ sebagai Bentuk Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bupati menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan masyarakat atas dukungan yang telah diberikan dalam pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025.
Capaian Kinerja Tinggi di Berbagai Sektor
Dalam pemaparannya, Bupati menyebutkan bahwa secara umum capaian pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan hasil yang positif.
Pada sektor pelayanan dasar, realisasi anggaran pendidikan mencapai 96,57 persen dengan capaian kinerja 91,52 persen. Sementara sektor kesehatan mencatat realisasi anggaran sebesar 103,04 persen dengan capaian kinerja 96,57 persen.
Sektor lain seperti pekerjaan umum, perumahan, sosial, dan ketertiban umum juga menunjukkan capaian yang tinggi.
Sektor Non-Pelayanan Dasar dan Ekonomi Tumbuh Positif
Tidak hanya itu, sektor non-pelayanan dasar seperti pemberdayaan masyarakat desa, administrasi kependudukan, koperasi, dan UMKM juga mencatat kinerja hampir sempurna.
Pada sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan, realisasi anggaran juga berada di atas 90 persen, menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup stabil.
Raih WTP 9 Kali dan Predikat SAKIP “BB”
Prestasi membanggakan juga berhasil diraih Pemkab Humbang Hasundutan, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang diraih sebanyak sembilan kali berturut-turut.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperoleh predikat “BB” dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Tantangan dan Penanganan Bencana
Meski mencatat capaian positif, Bupati juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sarana dan pendanaan.
Pada tahun 2025, wilayah Humbang Hasundutan juga sempat dilanda bencana banjir bandang dan longsor yang mengganggu akses transportasi. Namun, kondisi tersebut berhasil ditangani dengan cepat berkat sinergi berbagai pihak.
DPRD Akan Bahas LKPJ hingga April 2026
Menurut Diskominfo Humbahas, usai menerima nota pengantar LKPJ, Ketua DPRD Parulian Simamora menyampaikan bahwa DPRD akan segera membahas laporan tersebut.
Pembahasan dijadwalkan berlangsung mulai 31 Maret hingga 10 April 2026, yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah daerah.
Harapan untuk Pembangunan ke Depan
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif terhadap LKPJ yang disampaikan.
Masukan tersebut diharapkan menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan ke depan.
