Bupati Humbahas Ikuti Rakor Nasional Pascabencana, Validasi Data Jadi Fokus Pemulihan Wilayah Sumatera

By Parlindungan - Tuesday, 06 January 2026
Bupati Dr. Oloan Paniaran Nababan, mengikuti Rakor Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, serta Jumlah Pengungsi Terbaru pascabencana di wilayah Sumatera
Bupati Dr. Oloan Paniaran Nababan, mengikuti Rakor Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, serta Jumlah Pengungsi Terbaru pascabencana di wilayah Sumatera

Humbang Hasundutan – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, serta Jumlah Pengungsi Terbaru pascabencana di wilayah Sumatera. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Selasa (6/1/2026).

Rakor ini melibatkan pemerintah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai wilayah yang terdampak bencana alam. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinkronisasi serta validasi data antara pemerintah pusat dan daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Mendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjalin koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian dan lembaga teknis terkait. Koordinasi ini dinilai krusial untuk memastikan data kerusakan rumah, fasilitas umum, dan jumlah pengungsi yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Kepala daerah terdampak harus memastikan seluruh data kerusakan diverifikasi dengan baik,” ucap Tito Karnavian.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Humbang Hasundutan telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan sinkronisasi dan validasi data kerusakan. Pendataan mencakup sarana dan prasarana publik, rumah warga terdampak, serta data sektoral lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam memastikan penanganan pascabencana berjalan berbasis data yang akurat, sehingga bantuan dan program pemulihan dapat tepat sasaran.

Menurut Diskominfo Humbahas, dalam kegiatan tersebut Bupati didampingi, Sekretaris Daerah Chiristison Marbun, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sabar Hasiholan Purba, Kepala Pelaksana BPBD Bernard Maori Simamora, Kepala Dinas Sosial Rambe Mardongan Manalu, Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol, serta Kepala Dinas PKP Anggiat Simanullang.